jatimnow.com - Konferensi Daerah (Konferda) DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur versi Presidium Risyad Fahlefi di Kabupaten Nganjuk, Minggu (6/9/2026), berlangsung panas dan berujung kericuhan.
Forum yang seharusnya menjadi momentum menentukan kepemimpinan dan arah organisasi itu diwarnai aksi kekerasan, dugaan persekusi terhadap peserta, hingga tudingan politik uang dan intervensi dari berbagai pihak.
Berdasarkan video amatir yang beredar di grup percakapan, kericuhan pecah di ruang persidangan setelah terjadi aksi pelemparan kursi dan gelas. Pecahan lampu juga dilaporkan berserakan di area forum.
Sejumlah delegasi, termasuk peserta dari Cabang Jember, disebut mengalami luka fisik dalam insiden tersebut. Peserta yang menyampaikan kritik terhadap jalannya persidangan juga mengaku mendapat intimidasi dan tekanan.
Menurut informasi dari sumber jatimnow.com yang disampaikan kepada media, tindakan intimidasi itu diduga melibatkan panitia lokal bersama sejumlah oknum dari cabang peserta Konferda GMNI Jatim. Namun, tudingan tersebut masih membutuhkan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut.
Ketegangan dalam forum disebut bermula dari protes sejumlah peserta terhadap status beberapa cabang yang dipersoalkan keabsahannya.
Mereka mempertanyakan keberadaan cabang yang disebut tidak memiliki Surat Keputusan (SK) yang sah, cabang yang dituding sebagai "cabang siluman", hingga cabang yang mengalami dualisme kepengurusan pasca-kongres sebelumnya.
Peserta yang kritis menilai keikutsertaan cabang-cabang bermasalah berpotensi memengaruhi komposisi suara dalam pemilihan kepemimpinan DPD GMNI Jawa Timur.
Persoalan semakin sensitif karena muncul dugaan adanya aliran dana untuk mengondisikan suara cabang. Dalam informasi yang beredar di arena Konferda, disebutkan adanya dugaan dana sebesar Rp5 juta untuk setiap cabang yang diduga berasal dari pihak penyokong atau "bohir".
Dana itu dituding disalurkan melalui pihak tertentu dengan tujuan mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tertentu.
Namun, informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen. Pihak-pihak yang dituding terlibat juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.
Dinamika Konferda juga menyeret nama penyelenggara pemilu di daerah. Sejumlah peserta menuding adanya intervensi oknum penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur.
Baca juga:
Di Balik Ricuh Konferda GMNI Jatim, Rekomendasi Calon Dipersoalkan
Mereka menduga ada pihak tertentu yang memberikan tekanan kepada pengurus cabang GMNI di daerah masing-masing untuk memengaruhi sikap dalam Konferda.
Dugaan tersebut disebut membuat sejumlah pengurus cabang merasa terintimidasi dan tidak leluasa menentukan pilihan politik organisasi.
Meski demikian, tudingan mengenai keterlibatan KPU dan Bawaslu membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Tidak setiap hubungan atau komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan organisasi kemahasiswaan dapat langsung dikategorikan sebagai intervensi.
Sorotan juga diarahkan kepada jajaran DPP GMNI versi Risyad Fahlefi serta mantan Sekjen DPP GMNI Dendy.
Keduanya dituding sejumlah pihak memiliki pengaruh dalam dinamika politik menjelang dan setelah kebuntuan atau deadlock persidangan. Intervensi itu disebut bertujuan mengamankan kepentingan kelompok tertentu dalam proses pemilihan.
Klaim tersebut juga dikaitkan dengan dugaan distribusi dana Rp5 juta per cabang yang sebelumnya menjadi isu di arena Konferda.
Baca juga:
Istri Eks Ketua GMNI Surabaya Era 70-an Wafat, KBM Jatim Berduka
Pihak yang menyampaikan informasi meminta jajaran DPP GMNI dan pihak-pihak yang disebut dalam polemik tidak melakukan intervensi terhadap proses persidangan.
Mereka juga mendesak agar proses Konferda berjalan transparan serta menghormati mekanisme organisasi, terutama dalam menentukan keabsahan peserta dan suara setiap cabang.
Kericuhan dan berbagai tudingan yang muncul dalam Konferda GMNI Jawa Timur menjadi sorotan karena menyangkut legitimasi proses pengambilan keputusan organisasi. Selain persoalan kepemimpinan, konflik juga menyentuh aspek keabsahan cabang, dugaan tekanan terhadap peserta, hingga tudingan transaksi untuk memengaruhi suara.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan dari Risyad Fahlefi, Dendy, panitia Konferda, maupun pihak KPU dan Bawaslu yang disebut dalam tudingan terkait dugaan intervensi tersebut.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat informasi dan tudingan yang masih memerlukan konfirmasi. Pihak-pihak yang disebut memiliki hak jawab dan dapat menyampaikan klarifikasi kepada redaksi.
URL : https://jatimnow.com/baca-87323-konferda-gmni-jatim-ricuh-muncul-dugaan-politik-uang-dan-intervensi
