jatimnow.com – Rencana penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pakusari memicu polemik dan keresahan di tengah masyarakat Kabupaten Jember. Merespons situasi tersebut, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember melayangkan protes keras dan menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat terkesan lepas tangan.
Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, mengungkapkan bahwa kabar penutupan TPA Pakusari telah memicu kebingungan massal. Keresahan ini bahkan mendorong sejumlah pengurus pondok pesantren (ponpes) untuk turun tangan mengadu langsung ke kantor DPC PKB.
"Informasinya TPA ditutup total mulai Juni 2026. Ini bikin resah masyarakat, termasuk pesantren," ujar Ayub Junaidi di Jember, Jumat (8/5/2026).
Berdasarkan hasil telaah Fraksi PKB DPRD Jember terhadap surat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Ayub menegaskan bahwa sanksi dari pusat sejatinya bukan berupa penutupan mutlak TPA Pakusari. Surat tersebut menitikberatkan pada teguran atas sistem penanganan sampah di Jember yang dinilai menyalahi prosedur.
"Ini salah pemerintah daerah. Harusnya pemerintah daeeah bertanggung jawab. Yang tidak diperbolehkan sebenarnya adalah sistem TPA open. Harusnya pemerintah daerah membuat sistem pengelolaan sampah yang sesuai SOP dari KLH," tegas Ayub.
Menurutnya, persoalan pengelolaan sampah di Jember ini merupakan masalah klasik yang lambat ditangani oleh Pemkab, sehingga akhirnya berujung pada turunnya sanksi teguran dari pusat.
Baca juga:
Tampil Solid, Persid Jember Kalahkan Persemay Maybrat
Lebih lanjut, Ayub juga melontarkan kritik tajam terhadap Surat Edaran (SE) Bupati Jember yang menginstruksikan masyarakat untuk mulai mengelola sampahnya secara mandiri. Kebijakan ini dinilai prematur lantaran tidak dibarengi dengan kesiapan perangkat pendukung dan sosialisasi yang matang.
"Jika anggaran pemerintah tidak mencukupi, jangan lantas kesalahan pemerintah daerah ini bebannya justru dilemparkan kepada masyarakat. Ini butuh proses," kritiknya.
Sebagai perbandingan, Ayub mencontohkan proses panjang edukasi pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Di ibu kota provinsi tersebut, butuh waktu hampir empat tahun untuk melakukan sosialisasi masif agar warga mampu memilah dan menangani sampah secara mandiri dari rumah tangga.
Baca juga:
Mahasiswa Thailand Belajar SDGs dan Ekonomi Sirkular di Desa Suci Jember
"Bila masyarakat minta sapkan bank sampah, itu butuh waktu. Inilah yang akhirnya membuat masyarakat kebingungan. Jadi butuh back-up dari Pemda," pesan politisi PKB tersebut.
Guna mengurai benang kusut krisis penanganan limbah di Jember, DPC PKB telah menginstruksikan fraksinya di parlemen untuk mengambil langkah strategis.
Ayub secara tegas meminta Fraksi PKB untuk mendesak eksekutif agar mengalokasikan anggaran khusus penanganan sampah sebesar minimal 3 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada momentum Perubahan APBD (P-APBD) Jember mendatang.
URL : https://jatimnow.com/baca-84385-tpa-pakusari-terancam-ditutup-pkb-jember-protes-keras
