jatimnow.com - Layanan transportasi mudik lebaran 2026 menunjukkan tren positif di mata publik. Hasil riset Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub RI mencatat kenaikan signifikan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibandingkan tahun lalu.
Dalam publikasi yang digelar Kamis (2/4/2026), Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha ITS, Tri Joko Wahyu, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah akademisi untuk menyodorkan data objektif kepada pemerintah. Tujuannya jelas, yakni guna memetakan lubang evaluasi agar layanan tahun depan jauh lebih mumpuni.
Pakar Transportasi ITS, Prof. Hera Widyastuti, memaparkan data yang dihimpun dari 5.105 responden di 26 provinsi. Hasilnya, IKM Angkutan Lebaran 2026 menyentuh angka 82,15, atau melesat 3,45 poin dari capaian tahun 2025.
"Moda kereta api menjadi primadona dengan skor tertinggi mencapai 94,30 atau masuk kategori sangat baik," ungkap Guru Besar Teknik Sipil tersebut.
Meski secara umum memuaskan, riset ini memberikan rapor kuning bagi moda Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). Sektor ini menempati posisi buncit dengan nilai 77,48.
Dari sisi manajerial, aspek manajemen transportasi juga menjadi titik lemah dengan skor terendah sebesar 80,93 jika dibandingkan dengan kualitas prasarana.
Baca juga:
Bluebird Perkuat Konektivitas Surabaya Lewat Layanan Multimoda
Prof. Hera memberikan catatan khusus bagi penyedia jasa kereta api. Walaupun kenyamanan dan ketepatan waktu dipuji, urusan aksesibilitas tiket masih menjadi momok bagi warga.
"Kemudahan memperoleh tiket saat lebaran adalah indikator yang mendesak untuk dibenahi kebijakan tahun depan. Terbatasnya kuota tiket tetap menjadi keluhan utama yang berulang," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub RI, Rudi Irawan, mengungkapkan terjadi lonjakan penumpang angkutan umum rata-rata sebesar 10,87 persen tahun ini.
Baca juga:
Pertamina Patra Niaga Resmi Tutup Satgas RAFI 2026
Angka pertumbuhan tersebut menuntut pemerintah untuk menyiapkan fasilitas lebih matang guna mengantisipasi kepadatan yang lebih masif.
Riset ini diharapkan tidak sekadar berakhir di meja arsip, melainkan menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem kota serta permukiman berkelanjutan yang sejalan dengan target SDGs.