jatimnow.com – Hampir separuh peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di Kabupaten Tulungagung tercatat menunggak pembayaran iuran. Kondisi ini menjadi salah satu penghambat tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Kota Marmer.
Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Tulungagung, Lusie Wardani, mengatakan hingga 2026, total kepesertaan baru mencapai 84,88 persen dari jumlah penduduk. Angka tersebut masih jauh dari target UHC, sehingga dibutuhkan tambahan sekitar 241 ribu peserta aktif.
Lebih rinci, dari total 84,88 persen peserta yang terdaftar, hanya 58,80 persen yang berstatus aktif. Artinya, sekitar 26,08 persen peserta berada dalam status nonaktif.
“Jadi, hampir separuh peserta BPJS tidak aktif. Status nonaktif ini dilakukan oleh sistem secara otomatis,” jelas Lusie.
Baca juga:
Sindiran BEM SI Jatim: Sumbang BoP Rp17 T, Siswa Bundir Tak Mampu Beli Buku
Ia menerangkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan peserta menjadi nonaktif, antara lain perubahan data di Kementerian Sosial (Kemensos), perpindahan segmen kepesertaan, serta tunggakan pembayaran iuran. Namun, faktor paling dominan adalah keterlambatan membayar iuran.
“Jika peserta menunggak satu bulan saja, sistem akan otomatis menonaktifkan status kepesertaannya,” paparnya.
Baca juga:
Status Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI Non Aktif, Dinkes Tulungagung Pastikan Tetap Dapat Layanan
Lebih lanjut, Lusie menyebutkan bahwa sekitar 70 persen peserta BPJS di Tulungagung berasal dari segmen kelas 3 dengan besaran iuran Rp35 ribu per orang per bulan. Segmen ini pula yang paling banyak tercatat menunggak pembayaran.
“Karena postur kepesertaan kami didominasi kelas 3, maka peserta yang tidak aktif juga mayoritas dari kelas tersebut. Namun, begitu tunggakan dibayarkan, status kepesertaan akan aktif kembali secara otomatis,” pungkasnya.
