Pixel Codejatimnow.com

Pilwali Surabaya 2020

GM Jaman Tepis Pernyataan Hasto Soal Intimidasi ke Wali Kota Risma

Editor : Sandhi Nurhartanto  Reporter : Farizal Tito
Ketua GM Jama, Zainuddin
Ketua GM Jama, Zainuddin

jatimnow.com - Pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut ada politik intimidasi terhadap Wali Kota Tri Rismaharini di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020 ditepis.

Ketua Gerakan Mahasiswa Jagone MA Mujiaman (GM Jaman), Zainuddin menyayangkan seorang politikus ulung seperti Hasto melontarkan bahasa yang seperti itu apalagi bahasa 'intimidasi' yang berkonotasi negatif. Apalagi berkenaan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Apa baru kali ini ada bahasa intimidasi? Siapa yang berani mengintimidasi Ibu Risma, saya rasa tidak ada yang mungkin berani mengintimidasi beliau. Apalagi beliau sudah berjasa membangun Surabaya selama ini," ujar Zainuddin, Minggu (8/11/2020).

Adanya kasus pelaporan sepanjang perhelatan politik terjadi, hal itu kata Zainuddin harus dihargai. Sebab tidak mungkin seseorang melakukan pelaporan jika tidak menemukan fakta-fakta kejanggalan terkait netralitas seorang Risma sebagai wali kota.

"Kecuali laporan ke Bawaslu atau Polda Jatim kalo tidak sesuai fakta, baru itu namanya intimidasi," cetusnya.

Mantan Ketua Umum PMII Jawa Timur ini menegaskan, seharusnya Hasto harus menghargai kasus pelaporan yang terjadi. Hal itu merupakan bentuk dari penegakan keadilan di Surabaya.

Baca juga:
Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji

"Lah ini dasarnya apa Pak Hasto kok bilang intimidasi? Kan jelas kalo Bawaslu juga sudah menerima dan meregistrasi pelanggaran yang dilakukan paslonnya," katanya.

"Jadi jelas itu adalah hak masyarakat untuk menciptakan keadilan bukan malah di bilang intimidasi," imbuhnya.

Dari pengamatannya, Zainuddin menerangkan, selama perjalanannya di dunia aktivis, jika terjadi suatu momentum politik dibarengi dengan dukungan pemengang kuasa, ada kemungkinan kecenderungan penguasa melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan salah satu pihak agar memenangkan kontestasi itu.

Baca juga:
Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak

Hal seperti itu sering dilihatnya, tentunya tidak menutup kemungkinan Surabaya seperti itu juga.

"Tentunya yang berkuasalah cenderung lebih mudah melakukan intimidasi publik, karena semaunya sendiri melakukan tindakan demi tercapai kepentingan pribadi atau kelompoknya. Maka tidak lain akan mempersempit ruang demokrasi masyarakat Surabaya," jelasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangam Hasto Kristianto ramai di pemberitaan menyebutkan suhu politik Pilwali Surabaya sedang memanas. Hal ini berakibat adaya perlakuan intimidasi kepada wali kota Surabaya, di antaranya berupa tuduhan pembohongan publik hingga tudingan melanggar netralitas kepala daerah.