jatimnow.com - World Economic Forum (WEF) Davos 2026 mengusung tema yang terdengar menyejukkan: A Spirit of Dialogue. Namun sejak dibuka pada 20 Januari, Davos justru memantulkan kenyataan yang bertolak belakang.
Forum yang selama ini dipromosikan sebagai ruang dialog global berubah menjadi etalase politik kekuasaan ekonomi, tempat tarif, energi, kecerdasan buatan (AI), dan dana investasi negara dipertontonkan sebagai instrumen dominasi baru.
Dunia bukan kehilangan aturan karena lupa atau gagal menjaganya. Dunia sedang memasuki fase ketika sebagian aktor global secara sadar memilih meninggalkan aturan karena dianggap menghambat kepentingan strategis.
Davos 2026 bukanlah awal dari dunia tanpa aturan, melainkan momen ketika dunia tersebut dinormalisasi, diterima sebagai realitas yang harus dihadapi, bukan dilawan.
Dari Multilateralisme ke Politik Kekuatan
Pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 20 Januari 2026 menjadi pengakuan paling jujur dari jantung Eropa. Ia menyebut dunia tengah bergerak menuju a world without rules.
Selama puluhan tahun, Eropa berdiri sebagai penjaga multilateralisme, perdagangan bebas, hukum internasional, dan institusi global. Kini bahkan Eropa mengakui bahwa tatanan tersebut tidak lagi dihormati secara universal.
Namun di Davos, seruan Macron tentang rule of law terdengar lebih sebagai kecemasan daripada kekuatan. Aturan global hanya efektif jika ada aktor yang bersedia dan mampu menegakkannya.
Ketika negara-negara besar memilih menggunakan leverage ekonomi dan politik secara sepihak, norma global menjadi rapuh.
Sebaliknya, Donald Trump, baik hadir langsung maupun melalui agenda yang ia dorong membawa bahasa yang jauh lebih gamblang. Tarif adalah alat. Energi adalah kekuatan. Multilateralisme adalah pilihan, bukan kewajiban. Davos pun bergeser dari forum konsensus menjadi arena membaca peta kekuasaan.
Tarif: Senjata Politik yang Dilegalkan
Perubahan paling mencolok di Davos 2026 terlihat pada cara tarif dibicarakan. Tarif tidak lagi diperlakukan sebagai instrumen terakhir kebijakan perdagangan, melainkan sebagai senjata politik utama.
Ketika tarif dinaikkan bukan karena pelanggaran aturan, melainkan untuk memaksa kepatuhan ekonomi atau politik, perdagangan internasional berubah menjadi arena tekanan.
Inilah bentuk abuse of power yang dilegalkan. Negara kuat menaikkan tarif, perusahaan global memindahkan beban ke harga barang, dan konsumen serta pekerja membayar selisihnya.
Negara lain dipaksa memilih: patuh atau terpinggirkan. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang seharusnya berperan sebagai wasit, semakin tampak ditinggalkan.
Yang lebih mengkhawatirkan, Davos tidak menolak praktik ini. Sebaliknya, para pelaku bisnis membicarakannya sebagai keniscayaan.
Pertanyaan etis, apakah ini adil atau sah, digantikan oleh pertanyaan praktis: bagaimana bertahan dalam dunia yang memaklumi perang tarif.
Energi dan AI: Geopolitik Baru Tanpa Etika
Jika tarif adalah senjata lama dengan wajah baru, maka energi dan AI adalah senjata baru dengan dampak jangka panjang.
Davos 2026 secara terbuka menunjukkan keterkaitan keduanya. AI menjanjikan produktivitas dan dominasi teknologi, tetapi membutuhkan listrik yang besar, murah, dan stabil.
Pesannya jelas dan politis: siapa menguasai energi, menguasai AI; siapa menguasai AI, menguasai masa depan ekonomi dan militer. Dalam logika ini, komitmen iklim dan keadilan global menjadi variabel sekunder.
Davos menandai pergeseran dari green idealism menuju energy realism. Negara-negara tidak lagi terutama berbicara tentang emisi, melainkan tentang keamanan pasokan dan daya saing.
Masalahnya, realisme ini membuka ruang eksploitasi baru: negara kaya mengamankan energi dan teknologi, sementara negara lain berisiko terjebak sebagai pasar dan pemasok murah.
AI, yang sering dipromosikan sebagai alat kemajuan umat manusia, di Davos tampil sebagai mesin kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir negara dan korporasi, dengan regulasi global yang tertinggal jauh di belakang laju teknologi.
Privatisasi Tata Dunia
Salah satu simbol paling problematik Davos 2026 adalah munculnya forum-forum alternatif di luar mekanisme internasional klasik. Perdamaian, yang seharusnya menjadi urusan publik global di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipindahkan ke ruang klub elit.
Ini bukan inovasi netral, melainkan privatisasi tata dunia. Tidak ada mekanisme akuntabilitas publik, tidak ada representasi rakyat, dan tidak ada jaminan keadilan prosedural. Yang ada hanyalah kekuasaan dan modal.
Hukum internasional tidak dihancurkan secara frontal; ia dikelilingi, dihindari, lalu ditinggalkan perlahan. Dalam proses itu, kekuasaan menjadi sumber legitimasi utama.
Indonesia dan Narasi Stabilitas
Di tengah dunia yang semakin keras, Presiden Indonesia Prabowo Subianto datang ke Davos dengan narasi stabilitas.
Ia berbicara tentang perdamaian sebagai prasyarat kemakmuran, disiplin fiskal, rekam jejak pembayaran utang, pembangunan manusia, serta pembentukan Danantara sebagai dana investasi strategis negara.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, stabilitas memang menjadi komoditas langka. Investor global tidak hanya mencari imbal hasil, tetapi juga kepastian. Indonesia berupaya memosisikan diri sebagai “pulau tenang” di tengah badai geopolitik.
Namun stabilitas bukan nilai yang netral. Ia dapat menjadi fondasi pembangunan jangka panjang, tetapi juga bisa berubah menjadi selimut kekuasaan jika tidak disertai akuntabilitas. Pertanyaannya tetap relevan: stabilitas untuk siapa, dan melalui mekanisme apa?
Danantara dan Risiko Konsentrasi Kekuasaan
Danantara dipromosikan sebagai solusi strategis agar negara tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi mampu mengelola aset untuk menciptakan nilai.
Banyak negara memiliki sovereign wealth fund. Masalahnya bukan pada instrumennya, melainkan pada tata kelola dan pengawasan.
Tanpa pengawasan yang kuat, dana investasi negara berpotensi melahirkan extra-constitutional power, kekuasaan ekonomi besar yang bergerak di luar mekanisme checks and balances. Ketika negara bertindak seperti korporasi, risiko bisnis berpotensi berubah menjadi risiko publik.
Jika investasi gagal, publik kerap menjadi penjamin terakhir melalui APBN, baik secara langsung maupun implisit.
Davos menyukai narasi dana besar dan stabilitas makro, tetapi jarang membicarakan sisi gelapnya: ketika keuntungan diprivatisasi dan kerugian disosialisasikan.
Ketika Davos Masuk ke APBN dan Dapur Rakyat
Dampak Davos 2026 tidak berhenti di ruang elite. Ia menjalar ke APBN dan dapur rakyat. Tarif global menaikkan harga impor. Geopolitik energi menjadikan subsidi sebagai dilema. AI dan digitalisasi menuntut belanja infrastruktur besar hari ini dengan utang masa depan.
APBN berubah menjadi tameng geopolitik. Negara dipaksa menahan gejolak demi stabilitas makro, sering kali dengan memindahkan biaya ke publik. Subsidi energi menjadi penyangga sosial sekaligus beban fiskal.
Pertanyaan kuncinya sederhana namun politis: dalam dunia Davos 2026, siapa yang dilindungi oleh kebijakan negara, dan siapa yang menanggung biayanya?
Ujian Konstitusional Indonesia
Bagi Indonesia, dunia tanpa aturan adalah ujian konstitusional. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Adaptasi terhadap dunia global tidak boleh berarti penyesuaian tanpa batas. Stabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan supremasi hukum. Investasi tidak boleh menjadi dalih untuk mengorbankan kepentingan publik.
Sejarah menunjukkan bahwa pembangunan yang mengabaikan kontrol hukum dan keadilan sosial selalu berakhir pada krisis kepercayaan—dan krisis itu biasanya datang dari dalam, bukan dari luar.
Indonesia 2026–2030: Tiga Jalan
Dari Davos 2026, setidaknya ada tiga kemungkinan jalan bagi Indonesia hingga 2030.
Pertama, jalan terbaik: stabilitas dijaga dengan supremasi hukum, tata kelola investasi yang kuat, kebijakan energi yang adil, dan APBN yang melindungi rakyat. Pertumbuhan mungkin tidak spektakuler, tetapi tahan guncangan.
Kedua, jalan tengah: stabilitas semu. Investasi masuk, tetapi pengawasan melemah. Pertumbuhan terjadi, namun ketahanan sosial rapuh.
Ketiga, jalan terburuk: stabilitas menjadi selimut konsentrasi kekuasaan. APBN menanggung risiko elite, daya beli rakyat tertekan, dan krisis legitimasi muncul dari dalam.
Pilihan ini tidak ditentukan di Davos, melainkan di Jakarta, di ruang kebijakan, parlemen, pengadilan, dan pengawasan publik.
Penutup
Davos 2026 memperlihatkan dunia yang bergerak dari hukum ke kekuasaan, dari etika ke efisiensi, dari kepentingan publik ke transaksi elite. Dunia tanpa aturan bukan lagi ancaman, melainkan realitas yang sedang dibangun.
Bagi Indonesia, pertanyaan terpenting bukan apakah kita mampu bertahan di dunia seperti itu, melainkan bagaimana bertahan tanpa kehilangan kompas konstitusional.
Dalam dunia yang semakin keras, negara yang paling siap bukanlah yang paling kuat menekan, melainkan yang paling mampu membatasi dirinya sendiri.
Oleh: Tri Prakoso, SH., MHP
(WKU Migas Kadin Jatim)