jatimnow.com - Fenomena penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh sejumlah mahasiswa yang kemudian direspons oleh relawan Pro MBG mendapat sorotan dari Pakar Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam.
Menurut Surokim, polemik yang berkembang di ruang publik seharusnya dibaca secara lebih jernih dan tidak diarahkan menjadi pertentangan antara kelompok yang mendukung maupun yang mengkritisi program tersebut.
"Harus dibaca lebih jernih dengan melihat situasi yang terjadi. Menurut saya, pemerintah justru perlu melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh," kata Surokim kepada jatimnow.com, Selasa (23/6/2026).
Surokim menegaskan, substansi persoalan bukan terletak pada program MBG itu sendiri, melainkan pada tata kelola pelaksanaannya di lapangan yang masih menimbulkan berbagai catatan.
"Yang menjadi sumber diskusi menarik itu bukan karena programnya tidak baik, tetapi tata kelolanya yang belum baik. Di situ sebenarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa," ujarnya.
Ia menilai, pemerintah perlu melakukan penajaman terhadap sasaran program agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang paling membutuhkan.
Menurutnya, pemberian MBG masih sangat relevan apabila diprioritaskan kepada masyarakat miskin, wilayah tertinggal, serta daerah yang memiliki angka stunting dan kekurangan gizi yang tinggi.
"Kalau diberikan kepada kelompok yang memang sangat membutuhkan, terutama di luar Jawa, program ini masih sangat diperlukan. Jadi problemnya bukan programnya, tetapi evaluasi terhadap tata kelolanya," jelasnya.
Surokim juga mengingatkan agar kritik yang disampaikan mahasiswa tidak dipelintir menjadi pertentangan dengan kelompok penerima manfaat maupun relawan pendukung MBG.
"Jangan sampai aspirasi mahasiswa dibelokkan sehingga membenturkan kepentingan kelompok yang pro MBG dengan kelompok yang kritis terhadap pelaksanaannya. Yang perlu dievaluasi secara serius adalah tata kelolanya, bukan programnya," tegasnya.
Baca juga:
Massa Aksi Dukung MBG di Malang Panen Hadiah, dari Sayuran hingga Kulkas
Menurutnya, tekanan yang diberikan mahasiswa harus dipahami sebagai bentuk pesan perbaikan agar program pemerintah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Surokim menilai perbedaan pandangan antara mahasiswa dan relawan Pro MBG sejauh ini masih berada dalam koridor demokrasi yang sehat.
Namun, kondisi tersebut bisa berubah apabila masing-masing pihak mulai saling meniadakan dan kehilangan fokus terhadap substansi persoalan.
"Kita semua berharap ruang publik tetap sehat. Perdebatan pro dan kontra itu wajar dalam demokrasi selama masih dalam kerangka berpikir yang dewasa. Tetapi kalau kecenderungannya saling meniadakan, itu sudah tidak sehat," katanya.
Ia berharap diskusi yang berkembang tidak terjebak pada perdebatan teknis dan kepentingan sesaat, melainkan diarahkan pada pembahasan yang lebih strategis.
Baca juga:
BEM ITS Gelar Mimbar Bebas, Soroti Sejumlah Kebijakan Pemerintah
"Kalau diskusinya lebih substantif dan strategis, kita akan menemukan titik mana MBG harus dipertahankan dan titik mana yang harus dievaluasi," tuturnya.
Surokim juga memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas.
Pertama, pemerintah harus serius melakukan perbaikan tata kelola secara komprehensif. Kedua, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas pelaksanaan MBG dengan memfokuskan program pada daerah miskin, daerah terluar, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.
"Kalau dua hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kepercayaan publik akan pulih. Tetapi kalau tidak, tuntutan untuk menghentikan MBG berpotensi semakin menguat," pungkasnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-85483-pakar-peringatkan-bahaya-benturan-di-polemik-mbg
