jatimnow.com - Sebanyak 1,01 juta lulusan sarjana di Indonesia masih belum terserap dunia kerja. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang disoroti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan. Ia mendorong perguruan tinggi memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas lulusan sekaligus menjawab berbagai persoalan di masyarakat.
Salah satu upaya yang didorong adalah pembentukan konsorsium antarkampus di berbagai daerah. Melalui pola kerja bersama ini, perguruan tinggi diharapkan dapat menggabungkan keahlian tenaga akademik, fasilitas penelitian, hingga hasil inovasi untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif.
Gagasan tersebut disampaikan Fauzan saat menjadi pembicara utama dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (Unair), Kamis (12/11/2026).
Fauzan menilai, potensi besar yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Salah satu penyebabnya adalah pola kerja individual antarkampus yang masih cukup kuat, sehingga peluang untuk saling mendukung belum tergarap optimal.
Menurutnya, perguruan tinggi perlu meninggalkan pola tersebut dan mulai membangun jaringan kolaborasi yang lebih terintegrasi, terutama di tingkat daerah.
“Saat ini barangkali kecenderungan tata kelola perguruan tinggi kita masih bekerja sendiri, sudah waktunya kita bekerja bersama, membangun satu ekosistem di dalam perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing,” ujar Fauzan.
Ia menjelaskan, konsorsium dapat menjadi wadah bagi perguruan tinggi untuk saling melengkapi kekurangan dan memperkuat keunggulan masing-masing. Kampus yang memiliki kompetensi tertentu bisa berbagi pengetahuan maupun fasilitas dengan institusi lain yang membutuhkan.
Bentuk kolaborasinya beragam, mulai dari pertukaran mahasiswa dan tenaga pengajar, pelaksanaan riset gabungan, menghadirkan dosen tamu, hingga penyusunan kurikulum bersama.
Fauzan menekankan, kerja sama tersebut tidak boleh hanya melibatkan universitas besar. Perguruan tinggi berskala kecil maupun menengah juga harus mendapat kesempatan yang sama untuk terlibat dalam ekosistem kolaborasi.
Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan tinggi tidak hanya terkonsentrasi di kampus tertentu, tetapi bisa dirasakan lebih luas.
Dorongan pembentukan konsorsium juga tidak terlepas dari berbagai persoalan yang masih membayangi dunia pendidikan tinggi nasional. Selain ketimpangan kualitas antarkampus, kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja juga menjadi perhatian.
Fauzan memaparkan, dari total 2.839 perguruan tinggi di bawah naungan Kemdiktisaintek, baru 176 institusi yang mengantongi akreditasi unggul. Sebanyak 823 perguruan tinggi berstatus baik sekali, sedangkan 1.458 lainnya terakreditasi baik.
Tantangan lainnya terlihat dari kondisi sosial dan ketenagakerjaan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat angka kemiskinan nasional masih mencapai 8,25 persen atau sekitar 23,35 juta jiwa.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,65 persen atau setara dengan 7,28 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,01 juta merupakan lulusan sarjana yang belum terserap di dunia kerja.
Kondisi ini, menurut Fauzan, harus menjadi bahan evaluasi bagi perguruan tinggi untuk memperkuat keterkaitan antara proses pembelajaran, pengembangan kompetensi, dan kebutuhan industri maupun masyarakat.
Baca juga:
Unggulkan Riset Isu Sosial, Unair Borong Dua Emas di PIMNAS ke-39
Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan bergelar akademik. Lebih dari itu, institusi pendidikan tinggi harus mampu mencetak sumber daya manusia dengan keahlian yang relevan dan dapat memberikan kontribusi nyata.
Dalam kesempatan tersebut, Fauzan juga menguraikan enam mandat Presiden Prabowo Subianto yang harus menjadi perhatian perguruan tinggi.
Mandat tersebut meliputi penciptaan sumber daya manusia berkualitas, peningkatan penguasaan sains dan teknologi, penguatan penelitian serta hilirisasi industri, hingga pengembangan inovasi untuk menjawab persoalan masyarakat.
Perguruan tinggi juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara serta mencetak lulusan yang memiliki integritas, jiwa nasionalisme, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Untuk memberikan gambaran penerapan konsorsium secara konkret, Fauzan mencontohkan program Gerakan Tuntas Stunting dan Kemiskinan (Gentaskin) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program yang mulai dikembangkan sejak awal 2025 tersebut melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah daerah, serta kalangan dunia usaha dan industri.
Kolaborasi itu diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan stunting sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi mengambil peran melalui penerapan hasil penelitian, pendampingan masyarakat, serta pemanfaatan kompetensi akademisi sesuai kebutuhan di lapangan.
Baca juga:
1.670 Peserta Bakal Hadiri KPPTI 2026 di Unair, Bahas Masa Depan Pendidikan Tinggi
Model tersebut menunjukkan bahwa keunggulan perguruan tinggi tidak seharusnya berhenti sebagai hasil penelitian atau publikasi ilmiah. Pengetahuan yang dihasilkan kampus perlu diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fauzan berharap pola kolaborasi melalui Gentaskin dapat diterapkan di wilayah lain. Meski demikian, penerapannya perlu mempertimbangkan karakteristik, potensi, serta persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
Ia menginginkan perguruan tinggi menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial, baik yang bersifat permanen, semi permanen, maupun tidak permanen.
“Kami menginginkan problem-problem sosial di daerah, mulai dari problem permanen, tidak permanen, semi permanen, bisa diatasi oleh perguruan tinggi. Maka menurut saya, perguruan tinggi harus hadir di tengah-tengah penderitaan kehidupan masyarakat,” tegas Fauzan.
Karena itu, ia meminta pimpinan perguruan tinggi mulai membuka ruang kerja sama yang lebih luas. Sinergi tidak hanya dibangun antarkampus, tetapi juga harus melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dunia industri, dan masyarakat.
Melalui konsorsium, perguruan tinggi diharapkan mampu memperbesar dampak penelitian dan inovasi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi sektor pendidikan tinggi dalam mendukung agenda Asta Cita pemerintah dan mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
