jatimnow.com - Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya membebaskan Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk dari seluruh dakwaan perkara dugaan penipuan dan penggelapan.
Putusan banding tersebut sekaligus memunculkan sorotan mengenai batas pertanggungjawaban hukum pekerja marketing freelance dalam memasarkan produk investasi.
Majelis hakim yang diketuai Tumpal Napitupulu, membacakan putusan perkara Nomor 2026/Pid/2026/PT SBY pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Keduanya dinyatakan bebas atau vrijspraak dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Tim kuasa hukum Agustin dari Intriqi Law Firm menyambut putusan tersebut. Mereka menilai vonis bebas bukan sekadar kemenangan dalam proses hukum, melainkan juga menjadi langkah awal untuk memulihkan harkat, martabat, dan nama baik kliennya.
Tim advokat yang menangani perkara tersebut terdiri dari Arief Budi Nugroho, Rafi Muhammad Irfan, Udin Zaenudin, Rizki Pratama, dan Debby Shintya N.A.
Salah satu poin penting dalam pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan aliran dana investasi yang disetorkan saksi Salim Himawan Saputra.
Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan hakim, dana investasi itu ditransfer langsung ke rekening PT OSO Sekuritas Indonesia, bukan ke rekening pribadi Agustin maupun Ranto. Saksi juga diketahui menerima komisi sebesar 2 persen dari dana yang diinvestasikan.
Bagi tim advokat, fakta tersebut memperlihatkan perlunya membedakan peran tenaga pemasaran dengan pihak yang memiliki kewenangan mengelola dana nasabah.
"Marketing freelance tidak terlibat dalam pengelolaan dana, apalagi menikmati dana hasil penjualan produk perusahaan secara langsung," kata Arief, kuasa hukum Agustin.
Menurut dia, aktivitas memasarkan produk investasi tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana. Tanggung jawab tenaga pemasaran semestinya dinilai berdasarkan tugas, kewenangan, dan keterlibatan nyata dalam transaksi.
Tim kuasa hukum menilai persoalan pertanggungjawaban marketing freelance perlu mendapat perhatian lebih luas, terutama ketika terjadi kasus gagal bayar perusahaan.
Mereka menyoroti kecenderungan tenaga pemasaran ikut terseret dalam persoalan hukum ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Padahal, dalam perkara Agustin, dana investasi disebut masuk langsung ke rekening perusahaan.
Tim advokat juga mengungkapkan bahwa saksi yang menjadi korban dalam perkara tersebut memiliki latar belakang sebagai sesama marketing freelance di perusahaan yang sama.
Kondisi itu, menurut mereka, perlu menjadi bagian dari penilaian terhadap pemahaman para pihak mengenai produk investasi yang ditawarkan.
Baca juga:
Polres Lamongan Tangkap Pelaku Arisan Bodong di Batam
Atas dasar itu, mereka mendorong kajian akademis untuk memperjelas batas pertanggungjawaban hukum antara tenaga pemasaran, nasabah, dan perusahaan.
Kajian tersebut dinilai penting agar penegakan hukum tidak hanya melihat hubungan seseorang dengan aktivitas pemasaran, tetapi juga menelusuri peran, kewenangan, serta keterlibatannya dalam pengelolaan dana.
Selain substansi perkara, tim advokat turut menyoroti kemungkinan upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh JPU.
Mereka merujuk Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP dan berpandangan bahwa putusan bebas (vrijspraak) tidak dapat dijadikan objek permohonan kasasi.
Karena itu, apabila jaksa tetap mengajukan kasasi, tim kuasa hukum menilai langkah tersebut berpotensi tidak memenuhi persyaratan formil.
Meski memiliki pandangan demikian, mereka menyatakan tetap menghormati hak JPU untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, tim advokat juga mempertimbangkan permohonan eksaminasi publik terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya di tingkat pertama.
Baca juga:
Kasus Investasi Rp5 Miliar Belum Usai, Korban Desak Polisi Telusuri TPPU
Langkah tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan penilaian akademis terhadap putusan sebelumnya, sekaligus membuka ruang evaluasi atas pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara Agustin.
Tidak berhenti di situ, tim kuasa hukum membuka kemungkinan menempuh langkah hukum lain guna memperjuangkan rehabilitasi nama baik Agustin serta meminta pertanggungjawaban atas berbagai peristiwa dan kerugian yang dialaminya.
Bagi mereka, putusan bebas di tingkat banding harus menjadi titik awal pemulihan hak klien, bukan sekadar penutup perjalanan panjang perkara pidana.
"Putusan bebas bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari upaya memulihkan harkat, martabat, dan nama baik klien kami serta memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan," pungkas Arief.
Tim advokat berharap putusan PT Surabaya juga menjadi bahan evaluasi dalam penanganan perkara yang melibatkan tenaga pemasaran freelance, khususnya di sektor investasi.
Mereka ingin ada batas yang lebih terang antara tanggung jawab seorang pemasar produk dan tanggung jawab perusahaan sebagai pihak yang menerima serta mengelola dana nasabah.
Dengan begitu, seseorang tidak serta-merta harus menanggung konsekuensi pidana atas persoalan perusahaan tanpa pembuktian mengenai peran dan keterlibatannya dalam perbuatan yang didakwakan.
