jatimnow.com - Bupati Jember, Muhammad Fawait mengukuhkan pengurus MUI Kabupaten Jember periode 2026-2031. Pengukuhan ini berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu (23/8/2026). Terdapat 23 pengurus yang dikukuhkan dalam kegiatan ini. Dalam momen pengukuhan tersebut, Bupati yang akrab disapa Gus Fawait menyebut dalam pembangunan daerah butuh keterlibatan para ulama.
Pengukuhan ini menjadi momentum memperkuat peran ulama dalam kehidupan keumatan sekaligus mempererat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Jember.
Gus Fawait mengatakan, MUI memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan ulama, pesantren, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat.
Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah kesehatan, khususnya penguatan edukasi imunisasi. Gus Fawait menyebut masih terdapat masyarakat yang belum mengikuti imunisasi karena adanya pemahaman bahwa imunisasi tidak diperbolehkan dalam agama.
Karena itu, ia meminta MUI Kabupaten Jember turut memberikan penguatan pemahaman keagamaan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai pentingnya imunisasi bagi kesehatan dan masa depan anak.
“Saya mohon bantuan kepada MUI. Ada di beberapa tempat yang tidak ikut imunisasi karena masih menganggap imunisasi itu haram. Walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa, mudah-mudahan bisa diperkuat dengan MUI Kabupaten Jember," ungkapnya.
Gus Fawait menilai pendekatan melalui ulama dan tokoh agama penting untuk memperluas penerimaan program kesehatan, terutama di wilayah yang memiliki basis pesantren dan komunitas keagamaan yang kuat.
Pesan mengenai imunisasi diharapkan dapat disampaikan melalui pengajian, majelis taklim, pesantren, dan ruang-ruang keagamaan lainnya sehingga lebih mudah diterima oleh keluarga.
Baca juga:
Bupati Jember Paparkan Program Inovasi ke Kementerian PDT dan PKP
Pemkab Jember juga membuka ruang kerja bersama dengan MUI dalam penanganan berbagai persoalan kesehatan. Di antaranya melalui program home care bagi masyarakat miskin ekstrem, lansia tunggal, ibu hamil berisiko tinggi, anak stunting, serta penyandang disabilitas dengan penyakit berkepanjangan.
Pemerintah juga memberi perhatian terhadap kesehatan para kiai dan pengasuh pondok pesantren sebagai bagian penting dari kehidupan keagamaan di Jember.
"Kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas, salah satunya untuk menjawab persoalan imunisasi sebagai upaya menyiapkan generasi-generasi Indonesia yang berkualitas,” lanjut Gus Fawait.
Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Jember KH Abdul Haris menegaskan bahwa MUI harus hadir sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah yang independen, kritis, konstruktif, dan objektif.
Baca juga:
Mengamuk Usai Pesta Miras, Pegawai SPPG di Jember Ditahan
Menurtnya MUI berkewajiban memberikan bimbingan dan pencerahan kepada masyarakat serta menyampaikan pandangan keagamaan dan pertimbangan moral terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Pemerintah dan ulama memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pemerintah berperan dalam pembangunan aspek jasmani dan material, sedangkan ulama memiliki tanggung jawab besar dalam membangun moral, spiritual, dan kehidupan keagamaan masyarakat.
Keduanya perlu berjalan beriringan untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga kemaslahatan.
“Saya sangat setuju bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas. Kita ingin bersama-sama memastikan pembangunan Jember tidak hanya menghasilkan kemajuan secara material, tetapi juga melahirkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
