jatimnow.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang menjadi investasi besar negara untuk memperbaiki kualitas generasi muda Indonesia. Namun di tengah ambisi besar tersebut, muncul kekhawatiran soal potensi kebocoran anggaran dan permainan dalam tata kelola program.
Isu dugaan mark-up harga, kualitas makanan yang dipersoalkan, hingga praktik rente dalam penentuan vendor mulai ramai dibicarakan publik. Jika tak segera dibenahi, program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak itu justru berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.
Akademisi dan analis kebijakan publik, Ulul Albab, menilai MBG memang memiliki fondasi yang kuat dalam perspektif pembangunan manusia. Banyak negara maju menjadikan program pemenuhan gizi anak sebagai investasi strategis jangka panjang demi mencetak sumber daya manusia unggul.
Namun menurutnya, besarnya skala program juga menghadirkan risiko yang tak kecil. “Semakin besar program sosial, semakin besar pula potensi penyimpangan di dalamnya,” ujar Ulul dalam analisisnya.
Belakangan, publik mulai menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG. Dugaan permainan vendor, kualitas makanan yang tidak konsisten, hingga indikasi manipulasi harga disebut menjadi alarm serius bagi pemerintah.
Meski pemerintah mulai membuka ruang pengusutan, Ulul menilai langkah hukum semata belum cukup. Pembenahan sistem dan desain tata kelola disebut jauh lebih mendesak.
Dalam teori administrasi publik, program seperti MBG memiliki karakter yang rawan korupsi karena melibatkan anggaran jumbo, transaksi harian dalam jumlah besar, pengawasan tersebar, serta kontrol kualitas yang sulit diverifikasi secara langsung.
Menurut Ulul, pola korupsi dalam program semacam itu biasanya tidak muncul lewat kasus besar yang mencolok. Kebocoran justru terjadi perlahan melalui praktik kecil yang berlangsung terus-menerus dan akhirnya terakumulasi.
Baca juga:
MBG, Korupsi dan Kegagalan Tata Kelola Kebijakan
“Negara bisa merasa program berjalan baik karena makanan tetap dibagikan. Padahal kualitas menurun, harga dimanipulasi, dan anggaran bocor di berbagai titik,” katanya.
Dampaknya bukan hanya kerugian negara. Anak-anak penerima manfaat juga berpotensi menjadi korban ketika kualitas makanan tidak memenuhi standar yang seharusnya. Risiko seperti makanan tidak layak konsumsi hingga keracunan menjadi ancaman nyata apabila pengawasan lemah.
Karena itu, Ulul menegaskan MBG tidak boleh diperlakukan sekadar proyek distribusi makanan. Program tersebut harus ditempatkan sebagai agenda strategis nasional dengan sistem pengawasan modern dan transparan.
Ia mendorong pemerintah mempercepat digitalisasi rantai pasok, membuka data vendor kepada publik, melakukan audit harga pasar secara berkala, serta melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam pengawasan program.
Baca juga:
Belasan Anak TK Jember Diduga Keracunan MBG, Satgas Minta Penutupan SPPG
Langkah tersebut dinilai penting agar MBG tidak berubah menjadi ruang patronase baru yang dipenuhi kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek.
Di sisi lain, Ulul mengingatkan kritik terhadap MBG seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk sikap anti pemerintah. Kritik justru dibutuhkan agar program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya dan tidak kehilangan legitimasi di mata rakyat.
“Ukuran keberhasilan program pangan rakyat bukan hanya makanan sampai ke meja anak-anak, tetapi apakah setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-84438-akademisi-bongkar-celah-korupsi-dalam-program-makan-bergizi-gratis
