jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Kediri telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan melakukan penghentian sementara (suspend) layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem.
Langkah itu disampaikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada Selasa (28/4/2026) usai membesuk anak-anak sekolah yang diduga sehari sebelumnya mengalami keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menjalani perawatan intensif di RSUD Simpang Lima Gumul.
Menurut Mas Dhito sampel sisa makanan telah dikirimkan ke laboratorium. Adapun dari enam anak yang dirawat satu diantaranya telah pulang dan menjalani rawat jalan, lima lainnya masih dirawat karena leukositnya masih tinggi.
"Kalau dari hasil lab itu ternyata masih ada kandungan-kandungan yang tidak baik maka SPPG-nya belum boleh beroperasi," kata Mas Dhito.
Supaya kasus keracunan makanan itu tidak terjadi, lanjut Mas Dhito, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan meminta pihak sekolah setelah menerima makanan dari SPPG melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi siswa.
Baca juga:
Pemkab Kediri Ajak UMKM Sulap Kue Kekinian Jadi Peluang Cuan
Pengecekan juga diharapkan dilakukan di semua sekolah termasuk yang masuk di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Pengecekan dinilai sangat penting mengingat makanan diproduksi pada pagi hari dan dikonsumsi pada siang.
Dengan kondisi tempat makan yang tertutup rapat tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan membahayakan ketika dikonsumsi.
"Kemarin gurunya sebenarnya sudah nyicipi cuma sudah ada yang terlanjur beberapa yang terdistribusi ke anak-anak," ungkap Mas Dhito.
Baca juga:
Ratusan Atlet Muda Ikuti Kejurkab PBSI Kediri, Mas Dhito: Cetak Generasi Juara
Ditegaskan Mas Dhito, Pemerintah Kabupaten Kediri tetap akan melakukan evaluasi dari kejadian keracunan tersebut. Khusus bagi SPPG ketika tidak memenuhi persyaratan atau SOP yang telah ditentukan, pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bakal dilakukan.
"Kalau tidak memenuhi itu (SLHS) ya kita cabut. Sebenarnya ini kasus pertama di kabupaten dan harapannya tidak ada lagi," tandasnya.
