Sarbini yang Terlupakan

jatimnow.com - Di tengah gemuruh mega proyek Danantara dan janji 80.000 koperasi Merah Putih, ada satu nama yang nyaris absen dari perdebatan publik: Sarbini Sumawinata.

Padahal, pemikir ekonomi UI ini telah setengah abad lalu merumuskan apa yang sekarang disebut “ekonomi kerakyatan”, sebuah jalan yang tak sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi juga mempersenjatai rakyat dengan alat-alat modern.

Sarbini bukan sekadar profesor. Ia adalah Kepala BPS pertama, murid Sutan Sjahrir, dan teman seangkatan Sumitro Djojohadikusumo.

Namun, karena keberaniannya mengkritik fetisisme pertumbuhan Orde Baru, ia harus meringkuk 808 hari di penjara tanpa peradilan.

Pemikirannya tentang negara yang dominan tapi tidak birokratis, tentang pemberdayaan pedesaan, dan tentang bahaya rent-seeking dalam proyek negara, semuanya terasa seperti cermin bagi Indonesia hari ini.

Di tengah perang dagang AS–Tiongkok, fragmentasi rantai pasok, dan kebangkitan negara sebagai aktor ekonomi, apakah kebijakan Prabowo yang mewarisi gagasan Sumitro telah mendekati cita-cita Sarbini? Atau justru mengulang kesalahan lama: proyek besar yang menguntungkan segelintir kroni?

Sosok di Balik Bayang-Bayang

Sarbini Sumawinata lahir di Madiun, 1918. Ia tumbuh di keluarga Sunda yang pindah ke Jawa Timur. Ayahnya mengajarkan satu prinsip: berbicara dan bertindak harus sesuai hati nurani. Prinsip itu ia pegang seumur hidup.

Studi teknik di Bandung dan Yogyakarta tak membuatnya puas. Ia beralih ke ekonomi dan, atas rekomendasi Sumitro, dikirim belajar ke Belanda dan Harvard. Pulang ke Indonesia, ia langsung ditunjuk menjadi Kepala BPS meski tanpa latar belakang statistik.

Namun, dalam sebelas tahun menjabat, ia berhasil menyelenggarakan sensus penduduk pertama Indonesia di era Republik.

Sarbini bukan ekonom kampus yang hanya meracik angka. Ia adalah politisi yang membaca peta kekuasaan. Ia memuja Sutan Sjahrir, pemimpin sosialis demokratik yang menolak komunisme birokratis ala priyayi dan kapitalisme biadab.

Sosialisme ala Sjahrir–Sarbini adalah sosialisme yang menghormati kebebasan, mengutamakan pendidikan, dan berjalan evolusioner bukan revolusi berdarah.

Di awal Orde Baru, Sarbini ikut merumuskan kebijakan ekonomi bersama Sumitro dan Widjojo Nitisastro. Namun, ketika rezim Soeharto mulai menggilai pertumbuhan GNP dan mengabaikan ketimpangan, Sarbini angkat bicara.

Ia mengkritik habis-habisan strategi pembangunan yang hanya memperkaya segelintir konglomerat. Akibatnya, ia dituduh sebagai dalang Peristiwa Malari 1974 dan ditahan 808 hari tanpa pernah diadili. Ia selamat, tetapi luka itu tak pernah benar-benar sembuh.

Hingga akhir hayatnya pada 2007, Sarbini tetap bersuara. Ia menulis, mengajar, dan menjadi oposan jujur bagi rezim yang mengabaikan rakyat.

Warisan intelektualnya terkumpul dalam buku Menuju Masyarakat Adil Makmur (1989) yang disunting Sjahrir, serta Politik Ekonomi Kerakyatan (2004). Buku-buku itulah yang kini terasa seperti pesan botol bagi pemerintahan Prabowo.

Empat Pilar Pemikiran Sarbini

1. Jangan Fetis pada Pertumbuhan

Sarbini termasuk orang pertama yang melawan arus. Di saat para ekonom berlomba memamerkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era 1970-an dan 1980-an, ia justru gelisah. Baginya, pertumbuhan tanpa pemerataan akses terhadap alat-alat produksi hanyalah angka kosong.

“GNP naik, tetapi petani tetap miskin. Industri tumbuh, tetapi buruh tak punya daya tawar,” tulisnya.

Ia melihat bagaimana proyek-proyek raksasa Orde Baru hanya menguntungkan segelintir kontraktor dan birokrat, sementara rakyat di pedesaan tetap menggantungkan hidup pada teknologi tradisional yang lapuk.

2. Ekonomi Kerakyatan: Bukan Subsidi, tetapi Senjata Modern

Apa itu ekonomi kerakyatan versi Sarbini? Bukan bagi-bagi sembako. Bukan populisme murahan. Ia adalah pemberdayaan rakyat dengan alat-alat produksi modern.

Sarbini ingin petani memiliki traktor, mesin penggilingan padi modern, akses ke bibit unggul, dan irigasi teknis. Ia ingin nelayan memiliki kapal bermotor dan alat tangkap yang efisien.

Ia menolak pendekatan karitatif yang membuat rakyat terus-menerus bergantung pada subsidi.

“Memperkuat mereka dengan alat-alat produksi yang lebih modern” adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran sejati, tulisnya. Ini berbeda dengan populisme yang hanya membagikan beras murah menjelang pemilu.

3. Negara Dominan, tetapi Tak Birokratis

Sarbini percaya negara harus memegang kendali atas sektor strategis. Namun, ia sangat waspada terhadap dua penyakit kronis: birokratisasi dan korupsi. Negara yang dominan, tetapi aparatnya tumpul dan korup, justru lebih berbahaya daripada pasar bebas.

Ia mengkritik praktik “proyek-proyek mercusuar” yang mangkrak karena lemahnya pengawasan. Ia juga mengingatkan bahwa intervensi negara harus dijalankan oleh aparatur yang kompeten, bersih, dan benar-benar berpihak pada rakyat—bukan pada partai atau keluarga penguasa.

4. Pedesaan dan Pertanian adalah Fondasi

Berbeda dengan ekonom “Mafia Berkeley” yang terpukau oleh industrialisasi perkotaan dan investasi asing, Sarbini secara konsisten menekankan pentingnya pedesaan dan pertanian. Indonesia adalah negara agraris. Mengabaikan sektor ini sama saja membangun rumah di atas pasir.

Modernisasi pertanian berupa irigasi, bibit unggul, kredit murah harus menjadi prioritas. Dari desalah industrialisasi yang sehat akan tumbuh, bukan sebaliknya.

Ia melihat pembangunan yang terlalu berpusat di kota menciptakan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, serta antara kota dan desa.

Geopolitik Global: Momentum dan Perangkap

Kini, pemikiran Sarbini dihadapkan pada realitas dunia 2026. Perang dagang AS–Tiongkok memanas. Tarif impor melonjak. Indonesia terkena imbas tarif tinggi untuk ekspornya ke AS. Rantai pasok global terfragmentasi. Negara-negara besar saling curiga.

Menariknya, negara maju yang dulu vokal mengkritik intervensi kini justru paling agresif melakukannya.

Amerika Serikat dengan Inflation Reduction Act, Eropa dengan kebijakan industri, Jepang dan Korea Selatan dengan penciptaan national champions.

Bagi Indonesia, ini momentum. Negara memiliki legitimasi geopolitik untuk memperkuat perannya dalam ekonomi. Namun, ada perangkap besar.

Jika intervensi jatuh ke tangan pemburu rente dan makelar proyek, hasilnya bukan kemandirian, melainkan utang baru dan ketergantungan baru—dan rakyat kembali yang menanggung.

Indonesia juga resmi menjadi anggota BRICS. Langkah strategis untuk keluar dari dominasi ekonomi Barat. Namun, Sarbini mungkin akan bertanya: apakah langkah ini benar-benar memberi rakyat akses ke alat produksi modern, atau hanya memberi panggung baru bagi elite?

Kebijakan Prabowo: Sumitro vs Sarbini

Pemerintahan Prabowo mengusung program ambisius: Danantara, Koperasi Merah Putih, dan hilirisasi. Ketiganya bisa dibaca dalam dua kacamata: Sumitro dan Sarbini.

Danantara: Warisan Sumitro yang Gelisah

Danantara adalah sovereign wealth fund raksasa yang mengonsolidasikan aset BUMN senilai lebih dari 1 triliun dolar AS. Tujuannya mempercepat hilirisasi dan membuka lapangan kerja. Ini mencerminkan state-guided capitalism ala Sumitro.

Namun, Sarbini akan bertanya: apakah Danantara benar-benar memberdayakan rakyat, atau hanya menjadi proyek raksasa bagi segelintir elite? Risiko rent-seeking sangat besar. Jika hanya menjadi ajang mark-up tanpa inovasi, ia bisa bernasib seperti Program Benteng yang gagal.

Koperasi Merah Putih: Janji Ekonomi Kerakyatan

Program 80.000 koperasi adalah yang paling dekat dengan semangat Sarbini. Namun, syaratnya jelas: koperasi harus menjadi alat produksi, bukan sekadar distribusi sembako.

Koperasi harus menyewakan alat, memberi pelatihan, dan mengolah hasil panen. Tanpa itu, ia hanya menjadi simbol tanpa dampak. Sejarah koperasi Indonesia penuh kegagalan karena pengelolaan yang tidak profesional dan rawan korupsi.

Hilirisasi: Titik Temu yang Rawan

Hilirisasi didukung Sarbini, tetapi dengan syarat: harus melibatkan rakyat. Harus ada transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan pemerataan manfaat. Tanpa itu, ketergantungan hanya berubah bentuk.

Kritik Sarbini untuk Prabowo

Jika Sarbini masih hidup, ia mungkin menyampaikan tiga kritik:

Pertama, hati-hati dengan fetisisme proyek. Skala besar tidak otomatis berarti baik. Ukurannya adalah dampak pada rakyat.

Kedua, waspadai kroni. “Sejalan secara ideologis” sering menjadi kedok kepentingan bisnis.

Ketiga, jangan lupakan desa. Pusat ketimpangan ada di sana, dan di situlah solusi harus dimulai.

Jalan Ketiga: Antara Sumitro dan Sarbini

Prabowo punya peluang menyatukan dua arus besar: efisiensi ala Sumitro dan keberpihakan ala Sarbini.

Danantara bisa membiayai modernisasi desa. Koperasi bisa menjadi saluran teknologi. Hilirisasi bisa mendorong transfer pengetahuan. Syaratnya satu: tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Tanpa itu, semua hanya akan menjadi proyek raksasa yang menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat kembali menjadi penonton.

Penutup: Pesan Sarbini untuk Indonesia Hari Ini

Sarbini Sumawinata wafat pada 2007, di usia 89 tahun. Ia meninggalkan pertanyaan yang masih relevan: kapan Indonesia benar-benar menjadi masyarakat adil makmur?

Bukan sekadar kaya secara agregat, tetapi masyarakat di mana petani memiliki traktor, nelayan memiliki kapal bermotor, dan pengusaha kecil memiliki akses teknologi.

Di era geopolitik yang keras, Indonesia harus membangun kekuatan dari akar rumput. Negara yang kuat adalah negara dengan rakyat yang produktif.

Pemerintahan Prabowo kini memegang panggung. Instrumen sudah tersedia. Pertanyaannya: mampukah mereka mendengar suara Sarbini yang lama terabaikan, atau justru mengulang kesalahan sejarah?

Sebab, seperti yang ia ingatkan, ekonomi kerakyatan bukan sekadar jargon. Ia adalah panggilan untuk mempersenjatai rakyat dengan alat-alat modern, bukan sekadar membagikan beras murah.

Selamat membuktikan, Tuan Presiden. Sarbini menanti dari keabadian.

Oleh: Ulika T. Putrawardana, SH.
WKKT Bidang Migas Kadin Jatim

URL : https://jatimnow.com/baca-83526-sarbini-yang-terlupakan