jatimnow.com – Penunjukan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke dalam jajaran Dewan Direksi Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) memicu perdebatan.
Mampukah Indonesia memanfaatkan posisi strategis ini untuk memengaruhi kebijakan kesehatan global, atau justru terperangkap dalam agenda filantrokapitalisme yang kerap dikritik?
Bergabungnya Sri Mulyani ke BMGF bukan sekadar pengakuan atas kapasitasnya, melainkan juga kesempatan untuk duduk di meja yang menentukan arah pembangunan dunia. Namun, Ekonom Tri Prakoso mengingatkan, Indonesia harus berhati-hati.
"Ini bukan hanya soal mendapatkan dana atau proyek," ujar Tri Prakoso, WKU Migas Kadin Jatim.
"Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa program-program BMGF benar-benar selaras dengan kebutuhan dan prioritas nasional," lanjutnya.
Menurut Tri Prakoso, Indonesia perlu mewaspadai potensi konflik kepentingan dan jerat ketergantungan pada pendanaan asing. BMGF, dengan dana abadi setara PDB negara-negara kecil, memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi agenda kesehatan global.
"Kita harus ingat, filantrokapitalisme itu punya DNA efisiensi pasar," katanya. Pendekatannya sering kali top-down dan mengabaikan akar masalah sosial.
Baca juga:
5 Poin Penting Pemberlakuan Kenaikan PPN Mulai 1 Januari 2025
Kritik terhadap BMGF pun bukan tanpa alasan. Yayasan ini dituding mengalihkan perhatian dari isu-isu krusial seperti kemiskinan dan ketimpangan, dan lebih berfokus pada solusi teknokratis seperti vaksin dan obat-obatan.
"Ini bisa jadi semacam kolonialisme baru," tegas Tri Prakoso. Para miliarder Silicon Valley menentukan penyakit mana yang layak diperangi, bukan pemerintah yang dipilih rakyat.
Sri Mulyani, dengan pengalaman mumpuni di bidang ekonomi dan keuangan, diharapkan mampu menjembatani kepentingan Indonesia dan BMGF. Namun, tantangannya tidak kecil.
Baca juga:
Mahasiswa Malang Demo Kanwil DJP, Tuntut Evaluasi Pegawai Pajak
"Ujian sebenarnya bukan di rapat dewan di Seattle. Tapi bagaimana dia bisa menerjemahkan wawasan global menjadi kebijakan domestik yang lebih berdaulat," kata Tri Prakoso.
Pemerintah Indonesia juga memikul tanggung jawab besar. Mereka harus menyiapkan tim pendukung dan strategi negosiasi yang solid agar posisi Sri Mulyani di BMGF tidak hanya menjadi simbol prestise, tetapi benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan dunia yang lebih adil.
"Kita harus jadi koreografer, bukan sekadar penonton. Jika tidak, kursi itu hanya akan jadi tontonan, bukan kekuatan," pungkas Tri Prakoso.
URL : https://jatimnow.com/baca-81741-sri-mulyani-jadi-dewan-gates-peluang-redefinisi-arah-pembangunan-ri
