Pixel Codejatimnow.com

Dengan Aplikasi ini, Putri Wali Kota Risma Raih Gelar Sarjana di ITS

Editor : Arif Ardianto  Reporter : Farizal Tito
Wali Kota Risma berfoto bersama putrinya Tanti dan keluarga
Wali Kota Risma berfoto bersama putrinya Tanti dan keluarga

jatimnow.com - Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, peribahasa ini tepat untuk sosok Tantri Gunarni. Meski menjadi anak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Tantri enggan bermalas malasan dalam meraih gelar sarjananya.

Terbukti, saat Tantri memperjuangkan penyelesaian skripsi untuk mengantarkannya meraih gelar sarjana di Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Saat ditemui usai diwisuda jadi sarjana di gedung Graha ITS Minggu (11/3/2018). Tantri Gunarni mengaku karya skripsinya itu berawal dari keresahannya terkait masih kurangnya integrasi layanan publik di Pemerintahan Kota Surabaya.

Akhirnya, ia membuat aplikasi mengenai prioritasi layanan publik online yang lebih fokus berdasarkan manajemen portfolio dan informatika.

Tantri menjelaskan Pemkot Surabaya seperti yang diketahui dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kota. Dalam RPJMD Kota Surabaya itu, setiap tahun Kota Surabaya harus memiliki inovasi layanan publik yang terdigitalisasi.

"Hingga saat ini Pemkot Surabaya memiliki target untuk memiliki 27 buah layanan publik yang terdigitalisasi atau layanan publik online," ungkap Tantri.

Kondisi eksisting, tambah putri bungsu orang nomor satu di Surabaya ini. Pemkot Surabaya memiliki 72 buah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)  yang tiap SKPD memiliki layanan publik. Namun saat ini hanya 20 SKPD yang memiliki layanan publik yang terdigitalisasi, sisanya masih menggunakan layanan publik non-online.

Oleh karena itu, aplikasi buatan Tantri, berguna untuk memprioritasikan layanan publik yang akan didigitalisasi. “Pengambilan keputusan dan prioritasi terhadap layanan publik yang akan didigitalisasi juga melibatkan tiga stakeholder pemerintahan, yakni Badan Perencanaan Kota (Bapekko), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), dan Kepala Daerah masing-masing kecamatan,” jelasnya.

Baca juga:
Pengetahuan Lalu Lintas Masuk Kurikulum Belajar Siswa di 2024

Tantri menjelaskan pelibatan tiga stakeholder tersebut berguna untuk mengintegrasikan pelayanan publik. Bappeko dipilih karena merupakan dinas yang terkait langsung dengan perencanaan kota, Diskominfo karena sebagai pelaksana teknis layanan publik online.

“Sedangkan kepala daerah dipilih karena stakeholder yang bersentuhan langsung dengan keperluan masyarakat,” terang Tantri. 

Di bawah bimbingan dosen, Tony Dwi Susanto, digitalisasi ini berguna untuk mempermudah masyarakat Kota Surabaya dalam hal perizinan membuat Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kesehatan serta penerbitan buku nikah dan banyak lainnya. 

Tantri menambahkan bahwa setelah menyurvei perizinan apa yang akan didigitalisasi, hal ini akan menjadi suatu input data yang diolah menggunakan manajemen portfolio dan rumus perhitungan matematis akan menjadi suatu urutan mengenai layanan publik yang patut untuk dilakukan digitalisasi. Terutama dari hasil perolehan skor yang tertinggi.

Baca juga:
Puti Guntur Bawa Program Satu Keluarga Satu Sarjana untuk Pengentasan Kemiskinan

Digitalisasi ini juga berguna sebagai bentuk transparansi kinerja Pemkot Surabaya. “Transparansi ini untuk mempermudah kerjasama dan menjalin kepercayaan antara masyarakat dan Pemkot Surabaya,” ungkapnya.

 

Reporter: Fahrizal Tito

Editor: Arif Ardianto