Pixel Codejatimnow.com

Politisi Gerindra Desak Kepolisian Usut Isu Radikalisme di Sidoarjo

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Zainul Fajar
Bambang Haryo Soekartono. (Foto: Facebook Bambang Haryo)
Bambang Haryo Soekartono. (Foto: Facebook Bambang Haryo)

Sidoarjo - Menanggapi maraknya isu radikalisme yang santer beredar di Sidoarjo, politisi Partai Gerinda, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak agar pihak kepolisian turun tangan tuntaskan permasalahan tersebut.

Menurutnya, pihak kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dan vital dalam upaya meredam isu adanya bibit-bibit radikalisme yang ada di Sidoarjo.

"Kuncinya ada di Kapolda. Begitu beliau menyampaikan statemen terkait hal ini, maka masyarakat khususnya warga dan juga kalangan usahawan di Sidoarjo akan kembali tenang," ujar Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jawa Timur itu, Rabu (2/3/2022).

Tanggapan ini disampaikan langsung oleh BHS setelah adanya pernyataan Bupati Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) beberapa waktu lalu yang menyebut ada paham dan bibit radikalisme di 15 kecamatan yang ada di Sidoarjo.

Tidak hanya itu, beredarnya informasi terkait adanya bunker senjata di bawah masjid yang ada di Kecamatan Sedati juga menjadi sorotan utamanya.

Baca Juga: Bicara Bunker Senjata dalam Masjid, Bupati Sidoarjo Muhdlor Dilaporkan ke Polisi

Baca juga:
Eks Napi Teroris Ali Fauzi Ungkap Seluk-beluk Terorisme ke Mahasiswa Lamongan

Ia menyebutkan isu radikalisme ini sangat rentan sekali dipolitisir oleh kalangan-kalangan yang tidak bertanggung jawab.

"Kan sayang sekali kalau sampai seperti itu. Padahal saat ini banyak orang menilai Sidoarjo adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Orang Surabaya saja banyak yang kemudian pindah ke Sidoarjo," tegasnya.

Ia juga menambahkan jika isu itu tidak segera diakhiri, maka akan mengimbas pada sektor perekonomian yang bermuara pada tingkat kesejahteraan warga Sidoarjo.

Baca juga:
Polres Kediri Siapkan Keamanan Khusus, Atasi Kerawanan di Kampung Inggris

Dengan adanya polemik yang telah tersebar di masyarakat, BHS ingin kepolisian sesegera mungkin mengambil tindakan serta sikap yang cepat guna mengatasi isu ini.

"Sekarang kendalinya ada di Kapolda Jatim atau bisa juga didelegasikan ke Kapolresta Sidoarjo. Tolong segera memberikan penjelasan pada publik dan masalah ini selesai sampai disini saja sehingga kehidupan masyarakat kembali tenang, aman dan nyaman seperti sediakala,” pungkas BHS.