Dukung Program Pemerintah, PKK Jatim Jalankan Tiga Isu Utama

Dukung program pemerintah, PKK Jatim jalankan tiga isu utama

Surabaya - Untuk mendukung program pemerintah, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Timur (TP PKK Jatim) menjalankan tiga isu utama.

"Tiga isu utama Gerakan TP PKK Jatim antara lain penanganan Covid-19, penurunan angka stunting dan penguatan ekonomi masyarakat," ujar Dekan FKM Unair, Dr. Santi Martini dalam acara Forum Diskusi Ilmiah Bidang Kesehatan Jatim, Rabu (23/2/2022).

Menurut Santi, dalam penanganan Covid-19, PKK Jatim telah melaksanakan beberapa kegiatan di 38 kabupaten/kota, yaitu membagikan dan mengedukasi fungsi penggunaan masker kepada 26 juta masyarakat, khususnya para ibu sebagai ujung tombak pendidikan di keluarga.

Juga membagikan beras sebanyak 105 paket (20 ton) bagi penderita Covid-19 serta memberikan bantuan PMT bagi ibu hamil dan balita di 38 kabupaten/ kota.

Selanjutnya dalam pencegahan dan penurunan angka stunting, PKK Jatim telah melakukan pendampingan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), di mana 1 ibu hamil KEK didampingi 1 kader PKK di masing-masing desa/kelurahan, mulai awal kehamilan hingga masa nifas. Agar ibu hamil melahirkan bayi sehat dan tidak stunting di fasilitas pelayanan kesehatan.

Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin Elestianto Dardak mengungkapkan, pendampingan pencegahan stunting oleh kader PKK mulai Tahun 2019 hingga 2021 telah menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu sebanyak 3.665 bayi lahir tidak dalam BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan 3.547 bayi panjang badannya lebih dari 48 sentimeter.

"Prevalensi stunting di Jawa Timur juga mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir, di mana pada Tahun 2019, prevalensi stunting berdasarkan data SSGBI sebesar 26,5%, sedangkan pada Tahun 2020 prediksi prevalensi stunting berdasarkan Lirbangkes Kemenkes RI sebesar 25,64%. Dan pada Tahun 2021 prevalensi stunting berdasarkan data SSGBI sebesar 23,5%," ujarnya.

Prevalensi ini menurutnya menunjukkan berjalannya kerjasama yang baik antara Gubernur Jatim sebagai pembina bersama TP PKK dalam penanganan Covid-19 serta upaya pencegahan maupun penurunan stunting.

"Pada intinya PKK menjadi mitra Pemprov Jatim untuk membantu sehingga mampu meringankan beban masyarakat terutama isu stunting, Covid-19 dan permasalah perekonomian keluarga," ungkapnya.

Arumi menambahkan, dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan pengoptimalan B2SA sangat penting dilakukan untuk mengejar nilai gizi bagi ibu dan anak yang masih kurang, utamanya kepada ibu hamil yang berisiko tinggi atau KEK.

"Ini merupakan salah satu program yang menjadi bukti bahwa pentingnya pendampingan bagi ibu hamil di masa awal kehamilan hingga masa nifas," jelasnya.

Pendampingan bagi ibu hamil yang masuk kategori KEK telah dilakukan. Caranya, kata Arumi, memperbaiki energi dan gizi di masa kehamilan.

"Dengan demikian, mampu mencegah terjadinya Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) serta mendapatkan bayi dengan ukuran berat badan lebih dari 2,5 gram," urainya.

Pendampingan bagi ibu hamil KEK, lanjut Arumi, dipantau dan dikawal oleh satu kader PKK desa atau kelurahan. Pemantauan dan mendampingi itu dimulai masa kehamilan hingga persiapan melahirkan.

"Sedangkan kader yang ada dipelosok desa, mencarikan tempat tinggal atau mencarikan fasilitas layanan kesehatan terdekat. Jadi, saat ibu melahirkan bayi tidak stunting di fasilitas layanan kesehatan terdekat," tandasnya.

Forum Diskusi Ilmiah Bidang Kesehatan ini dilaksanakan untuk menggali masukan dari para ahli kesehatan dan stakeholder terkait kepada TP PKK Jatim untuk melanjutkan program kegiatan dua tahun ke depan.

Forum ini dihadiri Dinas Kesehatan, RSSA Malang, RSU dr Soetomo, RS Haji, RS Jiwa Menur, DP3AK, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas PMD, IDI, IAKMI, PERSAKMI, FKM UNEJ, FIK UB, Ketua, Sekretaris dan Pokja I-IV TP PKK Provinsi Jatim, TP PKK Kota Surabaya dan Kabupaten Trenggalek.