Pixel Codejatimnow.com

Ketua Golkar Jatim Sebut Kampanye Hitam Bisa Ciderai Demokrasi

Editor : Arina Pramudita  Reporter : Ni'am Kurniawan
Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji. (Foto: dok DPD Golkar Jatim/ jatimnow.com)
Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji. (Foto: dok DPD Golkar Jatim/ jatimnow.com)

Magetan - Ketua DPD Golkar Jawa Timur, M Sarmuji menyerukan untuk menolak kampanye hitam dalam bentuk apapun menjelang pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2024 mendatang. Meski pemilihan masih dua tahun lagi, tapi keriuhan dan konstelasi politik semakin meningkat.

Hal tersebut disampaikan Sarmuji setelah memberikan pidato sambutan dalam rangka Musyawarah Luar Biasa DPD Golkar Kabupaten Magetan.

"Kita memiliki pakem dalam berpolitik. Walaupun dalam dunia demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, tetapi kesantunan moral dan etika tetap di kedepankan dalam membangun kedewasaan berpolitik di negara ini," ujar Sarmuji melalui keterangan tertulis yang diterima jatimnow.com, Selasa (28/12/2021).

Anggota DPR RI tersebut menilai, dunia digital yang sedang fenomenal digandrungi masyarakat, memiliki dua mata pisau, sebagai instrumen membangun tetapi juga memiliki daya rusak.

"Dunia digital yang semakin tak memiliki batas ruang dan waktu, akan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ia akan menjadi ladang membangun citra tetapi di sisi lain menjadi ladang untuk menjatuhkan citra seseorang," imbuhnya.

Baca juga:
Ketua Golkar Jatim Ungkap Bacawapres Prabowo dan Ganjar Sama, Orangnya Sabar

Kendati demikian Anggota komisi XI tersebut kembali mengingatkan untuk terus meningkatkan literasi digital bagi masyarakat. Pemerintah juga memiliki peran penting untuk mencerdaskan masyarakat dalam kecakapan digital.

"Masyarakat harus dibanjiri konten-konten baik dan mendidik, selain itu mesti ada regulasi untuk mencegah merebaknya kampanye hitam," katanya.

Baca juga:
Golkar Jatim Kumpulkan Caleg Dapil Surabaya-Sidoarjo, Sarmuji Ingatkan Kanibalisme

Partai politik juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan informasi yang tersebar di masyarakat adalah benar. Jika tidak ada itikad dari partai politik maka kampanye hitam apalagi yang diorganisir bisa merusak demokrasi.

"Kita ingin ke depan dalam berkontestasi politik dilakukan secara sehat. Kewajiban kita adalah menjaga agar demokrasi ini tetap pada jalurnya kompetisi ide dan gagasan untuk negara dan bangsa Indonesia," tandasnya.