Surabaya - DPD Gerindra Jawa Timur menggelar kegiatan rutin Diskusi Kamisan, yang kali ini bertajuk "Rancangan RAPBD 2022, Pentingkah?", pada Kamis (2/12/2021). Diskusi yang dipimpin Wakil Sekretaris DPD Gerindra Jatim Halimur Rosyid itu fokus membahas tentang isu dan permasalahan di Jawa Timur.
Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jatim Abdul Halim dan Direktur Prakarsa Jawa Timur Dr Madekhan Ali. Keduanya nampak serius membahas tentang kemoloran pembahasan RAPBD Pepmprov Jatim yang semestinya digedog pada tanggal sakral 10 November 2021 lalu.
Di awal diskusi Gerindra Jawa Timur mendapat apresiasi atas dedikasi partai yang konsisten menggelar diskusi literasi publik sebagai wadah edukasi untuk masyarakat secara umum.
"Jadi saya menyumbang, karena rasa salut saya kepada Gerindra, jadi partai itu begini. Partai itu nggak hanya selesai ketika wakilnya berada di legislatif, tetap fungsi partai harus melakukan pendidikan di masyarakat," ujar Direktur Prakarsa Jawa Timur Dr Madekhan Ali, seperti dilihat jatimnow.com melalui kanal Youtube Gerindra Jawa Timur.
Menurutnya, tugas partai memang harus mencerdaskan semua bangsa. Entah itu melalui diskusi publik secara online araupun dengan acara sharing dan dialog. Yang semua terkoneksi dalam satu komando partai.
"Meskipun ditugasi di bidang atau komisi masing-masing tetep tugas itu harus lokomotif ala partai, bukan ala DPR, ini partai," katanya.
Lebih lanjut, Madekhan juga mengatakan, tentang kemoloran APBD tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur ini harus secepatnya dikebut. Karena, Pemerintahan di Provinsi merupakan struktur percontohan pembuatan APBD ditingkat Kabupaten dan Kota.
"Problem didaerah 38 kabupaten dan kota ini kan semestinya menunggu kepastian berapa bantuan keuangan yang mereka terima," ujarnya.
"Jadi memang pengesahan itu harus disahkan sebelum tahun anggaran itu berjalan. Tetapi yang harus menjadi catatan terlepas dari kondisi Pandemi memang saya mengikuti APBD Jawa Timur ini sejak dua periodenya Pakde Karwo, sependek pengetahuan saya Pakde Karwo belum pernah terlambat menetapkan APBD," lanjutnya.
Ia juga menyebut, saat ini kinerja Pemprov Jatim telah menjadi omongan bahka coboran karena kemoloran tersebut.
"Yang kedua, karena tugas dari Provinsi itu adalah pembinaan, maka antara pembina dan yang dibina ini kok sama-sama terlambat? Ini adalah bagian suara dari luar yang memang harus didengar juga," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi C DPRD Jatim Abdul Halim mengatakan, keterlambatan pembahasan APBD Jawa Timur memang tidak keluar dari koridor PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri nomor 77 tentang pedoman teknis dari pada penyusunan keuangan daerah.
"Kenapa demikian? Karena proses pembahasan proses itu masih terjadi dan sesuai dengan jadwal di Badan Musyawarah dari Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Desember 2021 itu akan disahkan APBD tahun 2022," kata Halim sapaan akrabnya.
Politisi dari Gerindra itu menyebut, saat ini DPRD Jatim sedang bekerja keras dalam pembahasan RAPBD Jatim tahun 2022. Karena mereka menargetkan anggaran itu bisa disahkan sebelum masuk tahun 2022.
"Proses anggaran 2021 dengan 2022 itu kan sangat berbeda. Oleh karenanya kami bersama teman-teman di Indrapura melakukan kesepakatan yang kuat dalam rangka masyarakat Jawa Timur harus kita selamatkan, dengan disahkan APBD Jawa Timur ini di awal-awal Desember 2022. Sehingga tekad bulat kita tangga 4 ini harus berjalan karena kembali masyarakat Jawa Timur ini harus kita selamatkan," tegas Halim.
