jatimnow alexametrics

Keren, Ponorogo Kembali Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut

Editor : Sandhi Nurhartanto Reporter : Advertorial
Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni menerima penghargaan WTP
Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni menerima penghargaan WTP

jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo kembali menorehkan prestasi. Di bawah kepemimpinan Bupati Ipong Muchlissoni, Kabupaten Ponorogo kembali meraih prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten yang memiliki julukan Bumi Reog ini sukses mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini WTP terhadap LKPD tersebut sukses diraih Ponorogo delapan kali berturut-turut. Pencapaian tersebut diraih salah satunya berkat penerapan pengendalian internal yang bagus.

Hotel Sahid Surabaya 2222 Best Wedding Dates

Hasil audit BPK tersebut diterima Bupati Ipong Muchlissoni dan Ketua DPRD Ponorogo Sunarto di Sidoarjo, pada Jumat (26/6). Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim.

"WTP itu sebenarnya penilaian laporan keuangan secara admintrasi dan prosedur artinya kalo dinyatakan tanpa pengecualian atau wajar tanpa pengecualian itu prosedur dan admintrasi sudah dijalankan dengan proper atau dengan hati-hati dan baik," kata Bupati Ipong, Sabtu (27/6/2020).

Artinya, WTP itu indikator tentang administrasi dan prosedur pelaksanaan penata keusahaan keuangan. Ini menunjukkan kerja keras dari para pegawai dinas, instansi organisasi perangkat daerah (OPD) didalam melaksanakan pembangunan dari sisi keuangan.

"Ini menunjukkan mereka bekerja keras dan konsistens dalam mempertahankan ini," ujar dia.

Prestasi ini menurutnya akan menjadikan motivasi ke depan supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Ia menyebut tantangan ke depan adalah tentang penata keusahaan tentang aset yang harus diperbaiki.

Pertama, aset-aset ini adalah peninggalan jaman dahulu yang dokumen-dokumennya sulit untuk diperoleh. Yang kedua, ada beberapa pendapat dari pemerintah sendiri yang tidak sama.

"Misalnya seperti pembangunan irigasi, itu tanah yang digunakan untuk membangun irigasi itu asetnya masuk di mana, ini soal penata usahaan," jelasnya

Bupati Ipong menyebut dirinya meminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang mengurus bidang aset fokus ke depan pada bidang aset.

Dari catatan yang diberikan oleh BPK, Bupati Ipong meminta ke Sekda dan OPD untuk disiplin pada hal tersebut. Karena kalau persoalan administrasi pelaksanaan di Ponorogo ini menurutnya sudah bagus.

"PR kita tinggal aset itu saja, penatausahaan aset-aset milik daerah. Jadi asetnya bukan hilang, tapi ditata di admintrasikan lebih baik lagi supaya tercatat dan supaya itu yang menjadi neraca daerah supaya baik," paparnya.

jatimnow.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

https://jatimnow.com/po-content/uploads/advetorial/new-resto-pelabuhan-portrait.gif