Pixel Codejatimnow.com

Banyuwangi Sabet SAKIP A Keempat dari Kementerian PAN-RB

Editor : Narendra Bakrie  Reporter : Hafiluddin Ahmad
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Muhammad Yusuf Ateh
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Muhammad Yusuf Ateh

jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali meraih nilai A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Penghargaan itu merupakan prestasi keempat berturut-turut, di mana pada Tahun 2016, Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih SAKIP A.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menerima penilaian tersebut di Bali, Senin (27/1/2020), dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Muhammad Yusuf Ateh.

"Ini merupakan kerja gotong royong seluruh ASN, masyarakat dan semua stakeholder di Banyuwangi. SAKIP A bukan hanya soal penilaian yang diraih, tapi setidaknya juga mencerminkan perubahan demi perubahan yang coba diukir masyarakat Banyuwangi," ujar Bupati Anas.

SAKIP adalah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan instansi pemerintah yang dimonitor oleh pemerintah pusat. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, mulai anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, hingga kinerja sasaran.

Banyuwangi sabet SAKIP A keempat dari KemenPAN-RBBanyuwangi sabet SAKIP A keempat dari KemenPAN-RB

Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tetapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.

Baca juga:
Surabaya Buka 2.789 Formasi ASN di 2024, Terdiri PPPK dan CPNS

Bupati Anas menambahkan, penilaian SAKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efiensi penggunaan anggaran dibandinglan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.

"Artinya dengan politik anggaran yang efisien dan efektif, bisa menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat, outcome maksimal bagi pembangunan daerah," tuturnya.

Sementara itu, Muhammad Yusuf Ateh menyebut, penilaian SAKIP menilai tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil atau result oriented government.

"Jadi, SAKIP ini bukan seperti lomba atau kompetisi, tapi sejauh mana daerah memanfaatkan anggarannya secara efektif, punya target dan hasil kerja jelas," papar Ateh.

Baca juga:
Pemkab Ponorogo Akan Buka 691 Formasi Lowongan PPPK, Simak Syaratnya

Ateh pun mengapresiasi raihan Banyuwangi yang mampu mempertahankan nilai A secara berturut-turut. Untuk wilayah II, hanya ada lima kabupaten dan kota yang mendapat nilai A pada 2019. Sebelumnya, Banyuwangi adalah satu-satunya pemerintah kabupaten di Indonesia yang dapat nilai A.

Pada 2019, Banyuwangi meraih nilai SAKIP sebesar 83,10 dengan poin A, termasuk yang tertinggi di antara berbagai kabupaten di tanah air. Nilai Banyuwangi itu meningkat dibanding capaian 2018 yaitu sebesar 82,17.