jatimnow alexametrics

Anggaran Pilkada Ponorogo 2020 Disahkan Rp 70 Miliar

Editor : Sandhi Nurhartanto Reporter : Mita Kusuma
Penandatanganan NPHD Pilkada 2020 di Ponorogo
Penandatanganan NPHD Pilkada 2020 di Ponorogo

jatimnow.com - Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020 dengan anggaran Rp 70 Miliar bersama pihak penyelenggara pemilu.

Ipong menyebut untuk keseluruhan dana Pilkada 2020, Pemkab setempat menganggarkan dana penyelenggaraan lima tahunan itu sekitar Rp 70 milyar.

"Total anggaran Rp 70 Miliar, dan dari jumlah tersebut sekitar Rp 52 milyar untuk KPU dan Bawaslu. Sisanya untuk dana pengawanan untuk Polres dan Kodim dan biaya lain-lain. Angka tersebut juga untuk pengadaan kardus, honor pengawas TPS," katanya, Jumat (27/9/2019).

Hotel Sahid Surabaya 2222 Best Wedding Dates

Menurutnya, dana tersebut bisa bertambah jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dibolehkan pemerintah ikut membantu sosialisasi untuk peningkatan partisipasi pemilih.

Ia menyebut anggaran pilkada bisa mempengaruhi program tahun 2020. Namun dia menerangkan jika penggunaan dana tersebut untuk Pilkada, dan pesta demokrasi merupakan bagian dari pembangunan.

"Ya kalau mempengaruhi pembangunan fisik iya. Namun menguntungkan untuk pembangunan yang lain. Kan membangun kesadaran orang untuk melaksanakan pemilu," jelas orang nomor satu di Ponorogo ini.

Ipong mengaku jika dana yang diberikan untuk pilkada termasuk minim namun diyakininya jika semua cukup. Menurutnya, angka yang sekarang untuk sebenarnya sudah naik dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2015 lalu.

"Semua cukup dalam perhitungan kalau misalkan dibutuhkan tambahan bisa dialokasikan di PAK," jelasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ponorogo, Munajat mengatakan target awal dana Pilkada 2020 sebesar Rp 48 Miliar namun hanya mendapatkan Rp 40,8 Miliar.

"Jumlah itu paling banyak terserap untuk honor penyelenggara dan cukup untuk 3 calon yang akan maju," katanya.

Ketua Bawaslu Ponorogo, Muhammad Syaifullah mengaku honor para pengawas disesuaikan dengan anggaran daerah.

"Yang belum kita perhitungkan jika misalnya akan ada putaran kedua. Jika terjadi, anggaran kita sesuaikan dengan anggaran normal dan hitungan putaran kedua," pungkasnya.

jatimnow.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

https://jatimnow.com/po-content/uploads/advetorial/new-resto-pelabuhan-portrait.gif