Pixel Codejatimnow.com

Prabowo Akan Hapus Infrastruktur, TKD Jatim: Negara Mundur Lagi Dong

Editor : Sandhi Nurhartanto  Reporter : Jajeli Rois
Ketua TKD Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin
Ketua TKD Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin

jatimnow.com - Kubu Prabowo berencana membuka opsi membatalkan sejumlah program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi.

Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur atau tim sukses (timses) Jokowi-KH Ma'ruf Amin menilai, statmen dari kubu Prabowo itu langkah kontraproduktif.

"Kita berharap pembangunan itu berkesinambungan. Pasti namanya apa yang kita lihat dan kita rasakan pada sekarang ini, apapun yang dikerjakan Pak Jokowi tidak ada benarnya bagi oposisi," ujar Ketua TKD Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin kepada wartawan di kantor TKD, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Selasa (9/4/2019).

Machfud memaklumi apabila kubu Prabowo membikin agenda semacam itu.

"Namanya juga oposisi. Tapi ya semestinya agak objektif sedikit saja, tidak asal beda dengan program Pak Jokowi. Masak orang bangun infratsruktur jalan, MRT, listrik, bandara, dinilai jelek terus," katanya.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi bukan semata-mata soal proyek fisik untuk menggerakkan ekonomi semata. Tapi kata Machfud, pembangunan juga mengandung filosofi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Coba bayangkan saudara-saudara kita di pelosok Papua, Kalimantan, NTT, dan daerah luar Jawa lain yang kini menikmati jalan dan listrik. Ada yang puluhan tahun sejak merdeka belum ada listrik, sekarang di era Pak Jokowi akhirnya teraliri listrik. Masak ada yang tega bilang infrastruktur itu enggak urgen," ujarnya.

"Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Kan itu ada yang pernah mengkritik, bangun jalan tol di Sumatera tidak feasible, bangun proyek di NTT dan Papua tidak layak secara ekonomis. Itu semua hitung-hitungan bisnis. Tapi Pak Jokowi bicara keadilan sosial. Negara kuat mendanai, ya harus kerja keras melakukannya," jelasnya.

Mantan Kapolda Jatim ini menegaskan, jika pembangunan dihentikan, maka negara akan mengalami kemunduran.

"Kalau momentum pembangunan infrastruktur dihentikan, negara ini mundur lagi dong. Pembangunan itu harus berkesinambungan, berkelanjutan," tegasnya.

Baca juga:
Golkar Jatim Mantap Usung Airlangga Jadi Capres 2024

Machfud menegaskan, jika ada statement dari kubu oposisi seperti itu lagi, maka tidak perlu ditanggapi.

"Dan kami punya keyakinan Pak Jokowi menang, Pak Jokowi dua periode," terangnya.

Seperti dikutip dari berbagai media, anggota dewan pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Drajad Wibowo, Prabowo-Sandiaga akan melakukan penyisiran ulang terhadap beberapa proyek infrastruktur.

Penyisiran dilakukan terhadap proyek infrastruktur yang dinilai tidak logis dari sisi hitungan manfaat dan biaya secara ekonomi.

Machfud menegaskan, utang negara telah digunakan secara produktif untuk pembangunan maupun program sosial. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga masih aman, yakni sekitar 30 persen.

Baca juga:
Jokowi dan Prabowo Bertemu, Ini Tanggapan Gubernur Khofifah

Di banyak negara, rasio utang terhadap PDB jauh lebih besar. Seperti Singapura 110 persen Jepang 250 persen, Malaysia 51 persen, Vietnam 62 persen.

"Semua negara di dunia membiayai pembangunan dengan utang, termasuk seperti Amerika Serikat, Jepang, Arab Saudi. Jadi jangan mempropaganda rakyat dengan ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar, tidak mendidik," pungkasnya.