jatimnow.com - “Dan agar yang tidak murni tebakar mati”. Begitulah ilham penutup yang diutarakan Soekarno dalam pidatonya di Kaliurang, Jogjakarta, 1959. Kiranya relevansi kalimat tersebut sangat tepat untuk menggambarkan tumpah ruah gerakan kerakyatan yang kian hari semakin digerogoti virus kontra revolusioner.
Sejatinya gerakan rakyat haruslah menghendaki sebuah keinsyafan untuk menuju keselamatan masyarakat. Seringkali kemandulan dalam pengorganisiran rakyat disebabkan oleh hilangnya kemurnian tujuan gerakan.
Gerakan akan terbakar mati saat ia kehilangan denyut nadi dengan nasib rakyat. Pengorganisiran akan jauh lebih berbahaya bagi masyarakat jika ia lebih memilih untuk mendekat ke koridor pragmatisme yang berorientasi pada kepentingan pribadi ataupun kelompok
Baca juga: Mimpi Rp700 Ribu Buruh Pengupas Bawang di Pasar Tanjung Jember
Beratnya beban hidup masyarakat secara sengaja telah dipolarisasi oleh ketidakbecusan pemerintah dalam menjamin kelayakan kesejahteraan. Akibatnya, tujuan revolusioner justru harus berhadapan dengan konflik horizontal antar masyarakat.
Negara harus segera hadir untuk menentukan keberpihakannya dengan memberikan sebuah solusi yang dapat menciptakan kesejahteraan kaum Marhaen.
Konsekuensi logis dari ketidakpedulian pemerintah terhadap permasalahan di masyarakat adalah kondisi krisis yang melingkar dalam pusaran konflik horizontal.
Gambaran atas pusaran konflik tersebut terpampang jelas dalam realitas sosial di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.
Pedagang Pasar Tanjung, ratusan warga lokal sekitar pasar, pemilik pertokoan di sekitar jalan, dan konsumen pasar telah dirugikan oleh buruknya tata kelola yang tidak pernah diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.
Akar masalahnya bermula dari pembiaran atas disfungsi tiga akses jalan utama, yakni di Jl. Samanhudi, Jl. Untung Suropati, dan Jl. Dr. Wahidin.
Bahu jalan yang seharusnya menjadi sirkulasi publik terokupasi masif oleh pedagang emperan dan deretan mobil pick-up.
Ketiadaan kantong parkir strategis serta terbatasnya jam operasional petugas Dishub melahirkan budaya transaksi drive-thru, di mana pembeli bertransaksi langsung dari atas kendaraan.
Sistem drive-thru dan penutupan bahu jalan ini merusak ekosistem internal pasar secara eksponensial. Akses menuju bangunan inti terputus karena alur pembeli termonopoli pedagang jalanan.
Akibatnya, gedung utama Pasar Tanjung terisolasi hingga menyisakan kurang dari 30 persen pedagang yang bertahan, sementara ratusan kios dan los lainnya terbengkalai bagai monumen angker.
Baca juga: Hantu Pasar Tanjung Jember
Lumpuhnya gedung utama menggerus rantai penghidupan masyarakat luas. Ratusan potensi lapangan kerja lokal kini menguap.
Kecacatan tata ruang di Pasar Tanjung berganti kemacetan parah serta risiko kedaruratan fatal akibat tertutupnya akses bagi pemadam kebakaran dan ambulans.
Ketegasan Pemkab Jember sangat dibutuhkan untuk memastikan boleh tidaknya jalan raya dijadikan tempat berjualan. Para pedagang terkesan dibiarkan untuk melapak di jalan utama Pasar Tanjung.
Pemkab Jember tidak mampu memisahkan antara fungsi jalan utama sebagai akses lalu lalang kendaraan dengan fungsi jalan utama sebagai tempat melapak.
Ketidaktegasan penataan ini membuat luapan lapak meluber jauh keluar batas wilayah pasar, melintasi Jl. Diponegoro, kawasan Matahari Johar, Jl. Jendral Gatot Subroto, hingga mendekati MAKO Polres Jember.
Fenomena ini menjadi tantangan nyata bagi Forkopimda dalam menegakkan ketertiban tanpa mengabaikan hak ekonomi rakyat.
Baca juga: GMNI Jember Desak Pemkab Tuntaskan Persoalan Pasar Tanjung
Di atas kawasan seluas 25.105 meter persegi ini, degradasi lingkungan juga memprihatinkan. Bau busuk tumpukan sampah harian mengganggu ratusan pemukiman warga yang mengapit pasar, ditambah ketiadaan sistem pengolahan limbah.
Interaksi antara pemukiman padat dan aktivitas pasar yang semrawut ini terus menyulut gesekan sosial antara warga, pedagang, dan pengguna jalan.
Kini, Pasar Tanjung berada di ambang ledakan konflik horizontal antar-pedagang. Kegagalan tata kelola yang terus berlarut tidak boleh dibiarkan berujung pada tindakan kriminalitas, bentrokan fisik, maupun terganggunya kondusifitas Kabupaten Jember.
Pemkab Jember harus segera mengambil tindakan nyata dengan memulihkan fungsi jalan utama, memfasilitasi relokasi pedagang pelataran dan mobil pick-up ke kios-kios lantai atas yang mangkrak, serta memperhatikan nasib pertokoan tepi jalan dan aksesibilitas warga lokal.
Hanya melalui keberpihakan dan intervensi tegas dari pemerintah, potensi bentrokan antar-rakyat dapat diurai sepenuhnya, sehingga Pasar Tanjung dapat kembali hidup secara adil tanpa disusupi kepentingan sepihak dari kelompok tertentu, premanisme, ataupun keberadaan oknum pemerintah yang doyan memenuhi kantong pribadinya dengan tindakan pungli.
Penulis: Mochammad Faizin
Wakabid Politik DPC GMNI Jember