jatimnow.com - Edukasi kebencanaan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mitigasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur. Program ini menjadi bagian dari Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dicanangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengingat sekitar 5.000 dari 8.000 desa di Jawa Timur berada di kawasan rawan bencana.
Melalui program tersebut, BPBD Jawa Timur mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat desa di kawasan rawan bencana dalam lokakarya Pembelajaran Praktik Baik Destana dan Integrasinya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Desa.
Salah satu pembelajaran yang mengemuka adalah bagaimana desa mampu menerjemahkan konsep pengurangan risiko bencana menjadi kebijakan dan aksi nyata yang terintegrasi dalam pembangunan desa. Pengalaman dari 10 Desa Tangguh Bencana yang telah berjalan baik pun dibagikan kepada desa-desa lain dan para pemangku kepentingan di bidang kebencanaan.
Baca juga: Jember Siaga Darurat Kekeringan 2026, Puncak Kemarau Diprediksi Agustus
Sebanyak 10 desa yang didukung Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam manajemen risiko bencana, menjadi contoh praktik kesiapsiagaan. Kesepuluh desa tersebut yakni Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, dan Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang; Desa Pondokagung, Kecamatan Kasembon, dan Desa Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.
Selanjutnya, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, dan Desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan; Desa Sukoharjo dan Desa Kayen di Kabupaten Pacitan; serta Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, dan Desa Pangilen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
Kepala BNPB Letjen TNI Suhariyanto mengungkapkan, sekitar 5.000 desa di Jawa Timur merupakan wilayah rawan bencana. Menurutnya, intensitas bencana belakangan juga meningkat dan semakin sulit diprediksi akibat perubahan iklim. Karena itu, edukasi dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting.
“Melalui pendampingan tersebut, pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama memetakan risiko, menyusun rencana penanggulangan bencana, serta memperkuat kapasitas lokal untuk menghadapi berbagai ancaman yang ada. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam membangun ketangguhan desa,” kata Suhariyanto dalam pemaparannya di Malang, Rabu (5/8/2026).
Baca juga: Ribuan Personel Polisi di Jawa Timur Disiapkan Hadapi Bencana Hidrometeorologi
Ia menambahkan, hasil pendampingan mulai terlihat dari perubahan pola pengelolaan risiko bencana di tingkat lokal, dari yang semula bersifat reaktif menjadi lebih preventif dan berkelanjutan sehingga mampu meminimalkan dampak maupun korban.
“Investasi pada upaya pencegahan sebelum bencana terjadi memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan biaya penanganan setelah bencana,” kata Suhariyanto.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan penguatan kapasitas masyarakat desa menjadi fondasi utama dalam membangun daerah yang tangguh. Di tengah ketidakpastian iklim dan anomali cuaca, kemampuan masyarakat menghadapi bencana harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari mitigasi.
“Berkat dukungan BNPB dan berbagai pihak, Jawa Timur terus memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu menghadapi ancaman bencana di wilayahnya masing-masing, terutama di daerah dengan tingkat risiko tinggi,” jelasnya.
Baca juga: Pertamina dan BPBD Sidoarjo Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Lima Desa Pesisir
Selain meningkatkan kesiapsiagaan, program Destana juga mendorong desa mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Berbagai dokumen dan rencana aksi yang disusun telah mengintegrasikan aspek Adaptasi Perubahan Iklim (API), Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), serta penguatan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, Koordinator Konsorsium KONDUSIF, Sutiah, menegaskan bahwa ketangguhan hanya dapat terwujud jika seluruh kelompok masyarakat dilibatkan secara bermakna.
“Melalui pendampingan, kami mendorong peran aktif perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan desa yang berketahanan iklim dan bencana,” tandasnya.