jatimnow.com – Angka kemiskinan di Indonesia dalam dua dekade terakhir ternyata tidak hanya soal angka pertumbuhan ekonomi semata.
Riset terbaru dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya membongkar, bahwa korupsi dan pengelolaan utang luar negeri memegang kendali utama dalam menentukan seberapa banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Melalui Tugas Akhirnya yang berjudul "Pengaruh Korupsi dan Utang Luar Negeri Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2003-2022", Mahardika Harilinawan, peneliti dari Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Untag Surabaya, mengungkap hasil yang mengejutkan. Yakni kebocoran anggaran akibat praktik lancung para pejabat secara langsung mencekik akses rakyat terhadap kesejahteraan.
Baca juga: Ni Kadek Ayu Wardani Dobrak Mitos Aktivis Sulit Lulus Kuliah
"Pengendalian korupsi bukan sekadar urusan etika atau moral di pemerintahan. Ini adalah faktor kunci untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan orang yang membutuhkan dan pembangunan tidak hanya menumpuk di segelintir kelompok," ujar Mahardhika di Untag Surabaya, Senin (09/2/2026).
Analisis data yang dihimpun dari Bank Dunia dan Transparency International menunjukkan bahwa variabel korupsi dan utang luar negeri memiliki pengaruh hingga 93,6 persen terhadap fluktuasi angka kemiskinan.
Secara khusus, penurunan tingkat korupsi terbukti secara signifikan mampu menekan jumlah penduduk miskin di tanah air.
Selain korupsi, perhatian tertuju pada tumpukan utang luar negeri. Selama periode 2003 hingga 2022, utang luar negeri menjadi instrumen yang "bermuka dua".
Di satu sisi, ia menjadi suntikan modal pembangunan, namun di sisi lain, pengelolaannya yang buruk justru bisa menjadi beban yang memperpanjang rantai kemiskinan.
Baca juga: Foto: Wisuda Untag Surabaya
Riset ini menemukan bahwa utang luar negeri baru bisa berdampak positif menurunkan angka kemiskinan jika dialokasikan untuk sektor produktif.
Mahardhika menjelaskan bahwa dana pinjaman tersebut wajib masuk ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja.
Tanpa itu, utang hanya akan menjadi angka yang harus dibayar oleh generasi mendatang tanpa memberi perbaikan taraf hidup.
Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah didorong untuk segera melakukan langkah ekstrem dalam memutus mata rantai korupsi.
Baca juga: Solusi PHK, Strategi Untag Surabaya Cetak Lulusan Jadi Bos Muda & Berdaya Global
Salah satu usulan yang mencuat adalah digitalisasi total pada seluruh layanan publik. Langkah ini dianggap mampu meminimalisir interaksi manusia yang seringkali menjadi celah terjadinya pungutan liar dan suap.
"Pemerintah perlu memperkuat transparansi melalui sistem digital. Selain itu, keteladanan pemimpin dalam penegakan hukum yang konsisten menjadi harga mati jika kita benar-benar ingin menghapus kemiskinan," tambahnya.
Penelitian ini menjadi alarm bagi pembuat kebijakan. Tanpa adanya pembersihan sistem birokrasi dari praktik korupsi dan kebijakan utang yang lebih strategis, target pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia bakal sulit tercapai dalam waktu dekat.