jatimnow.com - Asisten Deputi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Anom Surahno mendorong lahirnya kepemimpinan teknokratik yang mampu menggabungkan keahlian, penggunaan data, inovasi, dan kolaborasi.
Menurut dia, perubahan teknologi yang semakin cepat menuntut birokrasi dan pemimpin daerah bergerak lebih adaptif.
Gagasan itu disampaikan Anom saat menjadi narasumber utama dalam Sekolah Kader Vol. 2 yang digelar DPC GMNI Surabaya Raya di Surabaya, Senin (7/9/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinergi Politik, Teknokrasi, dan Kewirausahaan dalam Mendorong Inovasi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.”
Anom mengatakan teknokrasi menempatkan keahlian dan hasil sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Kebijakan publik, kata dia, seharusnya tidak dibangun berdasarkan opini semata atau kepentingan populisme jangka pendek.
Ada tiga fondasi yang perlu diperkuat dalam kepemimpinan teknokratik, yakni keahlian, objektivitas, dan orientasi pada dampak.
Keahlian diperlukan agar keputusan pemerintahan disusun berdasarkan kompetensi dan pengetahuan yang relevan. Sementara objektivitas memastikan kebijakan bertumpu pada fakta dan bukti empiris.
Adapun orientasi hasil menempatkan manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai ukuran penting keberhasilan kebijakan.
“Data adalah kompas,” menjadi salah satu gagasan yang ditekankan dalam materi Anom. Menurut dia, penggunaan data dan analisis sektoral dapat membantu pemerintah membaca kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi risiko lahirnya kebijakan yang spekulatif.
Alur pengambilan kebijakan idealnya bergerak dari data, insight, keputusan, hingga dampak yang terukur.
Pendekatan itu juga berkaitan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang semakin terbuka memungkinkan masyarakat ikut mengawasi proses kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Anom menilai perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), big data, dan otomatisasi telah mengubah lanskap pemerintahan maupun ekonomi. Kondisi itu membuat birokrasi tidak bisa bekerja dengan pola lama.
Kecepatan perubahan teknologi, menurut dia, harus diimbangi dengan kemampuan birokrasi beradaptasi.
Transformasi digital juga tidak semata berkaitan dengan penggunaan teknologi baru.
Baca juga:
Konferda GMNI Jatim Gagal, Sidang Ricuh hingga Ada Dugaan Penganiayaan
Lebih jauh, perubahan tersebut menyangkut cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat agar semakin transparan, akuntabel, dan responsif.
Karena itu, pemimpin masa depan perlu memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi dengan cepat.
Dalam kesempatan ini, Anom memaparkan sedikitnya empat kapasitas yang penting, yakni berpikir kritis, agility, pembelajaran berkelanjutan, dan kolaborasi.
Kemampuan berpikir kritis dibutuhkan untuk mengurai akar persoalan secara sistematis. Sementara agility membuat pemimpin mampu menyesuaikan kebijakan ketika situasi berubah.
Pemimpin juga harus membangun budaya belajar melalui riset dan evaluasi. Di sisi lain, kolaborasi diperlukan karena persoalan pembangunan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah seorang diri.
Dalam pembangunan ekonomi daerah, Anom melihat politik, teknokrasi, dan entrepreneurship sebagai tiga kekuatan yang memiliki fungsi berbeda tetapi dapat diarahkan pada tujuan yang sama.
Politik memberikan legitimasi, menentukan arah strategis, dan membangun konsensus. Teknokrasi berperan menerjemahkan arah tersebut melalui kebijakan berbasis riset, implementasi terukur, dan mitigasi risiko.
Baca juga:
Sekolah Kader GMNI, Kadin Jatim Tekankan Pentingnya Literasi dan Wirausaha
Sementara dunia usaha berperan menciptakan inovasi, efisiensi, serta nilai ekonomi baru.
“Masa depan membutuhkan lebih dari satu jenis pemimpin,” menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam materi tersebut.
Kepemimpinan masa depan membutuhkan ketajaman politik, ketepatan teknokrasi, dan jiwa kewirausahaan.
"Ketiganya, jika mampu disinergikan, dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan," tegasnya.
Bagi kader GMNI, pemahaman itu penting agar pendidikan politik tidak berhenti pada penguasaan teori. Kader juga perlu memahami bagaimana kebijakan dirancang berdasarkan data, bagaimana birokrasi bekerja, serta bagaimana inovasi dan aktivitas kewirausahaan dapat menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Sekolah Kader Vol. 2 menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif tersebut. Pendidikan kader diarahkan untuk membangun kapasitas yang tidak hanya tajam secara politik, tetapi juga mampu membaca perubahan teknologi dan tantangan ekonomi.
Dengan demikian, kader diharapkan dapat mengambil peran dalam pembangunan dengan menghubungkan politik, keahlian teknokratis, dan keberanian berwirausaha menjadi kekuatan yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
URL : https://jatimnow.com/baca-87345-era-digital-anom-surahno-pemimpin-harus-adaptif-dan-objektif
