jatimnow.com - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pangan Bergizi Probolinggo Raya menggelar aksi damai di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, Sabtu (27/6/2026). Aksi ini menjadi pernyataan sikap warga dalam mendukung keberlanjutan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dukungan tersebut disambut positif oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Bagi Kota Probolinggo, program MBG dinilai lebih dari sekadar distribusi makanan. Program ini diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui serapan produk lokal dari petani, peternak, dan nelayan.
"Dengan 33 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di wilayah kita, perputaran ekonomi diperkirakan mencapai Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun. Fokus utamanya jelas mengentaskan stunting pada anak, ibu hamil, menyusui, hingga lansia," ujar dr. Aminuddin.
Terkait sempat adanya penangguhan (suspend) operasional SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu, dr. Aminuddin menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan langkah preventif untuk evaluasi mutu.
Saat ini, ia memastikan seluruh SPPG di Kota Probolinggo telah kembali beroperasi dengan standar ketat, mulai dari sanitasi IPAL, kualitas bahan baku, hingga sertifikasi halal.
Senada dengan eksekutif, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, menyatakan dukungannya namun tetap menekankan pentingnya pengawasan. Ia mengajak masyarakat untuk terlibat aktif mengawal integritas pelaksanaan program di lapangan.
Baca juga:
Demo Indonesia Sekarat Kepung Grahadi, Massa Soroti MBG Kenaikan Harga BBM
"Kami tidak bisa menutup mata terhadap temuan penyimpangan di daerah lain. Kami meminta relawan dan masyarakat ikut mengawasi. Jika ada penyimpangan, segera laporkan. Manajemen pelaksanaan yang baik adalah kunci keberhasilan program mulia ini," tegas Syntha.
DPRD berharap evaluasi dari pemerintah pusat dapat segera menghasilkan mekanisme manajemen yang lebih transparan dan efisien bagi keberlangsungan program di Probolinggo Raya.
Sikap solid antara eksekutif dan legislatif di Probolinggo ini tampak kontras jika dibandingkan dengan wilayah lain.
Sebagai perbandingan, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, secara terbuka sempat menyatakan penolakan terhadap program MBG saat menemui massa aksi mahasiswa pada 15 Juni 2026.
Baca juga:
Satpam Salah Injak Pedal, Mobil MBG Tabrak Tembok SPPG di Jember
Perbedaan respon kebijakan ini mencerminkan keberagaman cara pandang pemerintah daerah dalam mengimplementasikan agenda nasional tersebut.
Aksi damai yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan Sekretaris Daerah Budiono Wirawan ini diakhiri dengan penandatanganan dukungan keberlanjutan program MBG.
Petisi tersebut rencananya akan diteruskan oleh Pemkot Probolinggo kepada pemerintah pusat sebagai bentuk aspirasi nyata dari akar rumput.
