jatimnow.com-Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini, meminta Kementerian Pariwisata fokus pada pembangunan infrastruktur dasar sebagai core strategy pariwisata nasional dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata RI di Senayan, Rabu (21/1/2026). Ia menilai gencarnya promosi pariwisata Indonesia belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan rencana tata ruang destinasi yang memadai.
Legislator perempuan ini mengatakan jika promosi pariwisata Indonesia yang saat ini dilakukan secara masif hingga ke luar negeri, bahkan melalui media seperti taksi di negara asing tidak bijaksana.
“Promosi kita luar biasa gencar, sampai ke luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah infrastruktur kita sudah siap menerima wisatawan? Jelas belum. Harusnya anggarannya dipakai untuk membenahi akses akses jalan menuju destinasi pariwisata dan pemerataan tata ruang pariwisata secara merata.” ujarnya.
Novita Hardini menilai sebagian anggaran promosi pariwisata lebih bijaksana dialihkan untuk pembenahan infrastruktur dasar, terutama akses jalan, sanitasi, konektivitas dengan moda transportasi publik antar destinasi.
“Promosi tanpa kesiapan infrastruktur itu seperti menjual janji. Kementerian pariwisata belum menyiapkan strategi visi jangka panjang yang lebih subtansial untuk kemajuan pariwisata alih alih hanya fokus mengerjakan proyek event saja.” tuturnya.
Baca juga:
Anggota Komisi VI DPR RI Dukung Layanan Avtur di Bandara Notohadinegoro Jember
Menurutnya, jika implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam pembangunan pariwisata tidak terlaksana, maka pemerataan destinasi wisata akan sulit tercapai.
"Overtourism hanya di satu titik saja, dan under utilization di titik lain, serta rusaknya alam karena exploitasi untuk kepentingan wisata berlebihan." Imbuhnya.
Novita juga menilai Kementerian Pariwisata belum cukup kuat memastikan pembangunan destinasi berjalan selaras dengan tata ruang ekologis. Selain itu, ia menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian PUPR, Perhubungan, KLHK, dan BUMN, dalam pembangunan fisik pendukung pariwisata.
“Pariwisata tidak bisa hanya berbicara event dan promosi saja. Pariwisata harus lebih berani memikirkan grand desain infrastruktur 10 tahun mendatang, jika tidak Pariwisata Indonesia akan tenggelam." katanya.
Baca juga:
Adies Kadir Pastikan 15 Ribu Penerima PIP 2025 di Jatim Cair Tepat Sasaran
Lebih jauh ia juga menyinggung pengelolaan lingkungan yang masih bersifat reaktif. Menurutnya, banyak bencana di kawasan wisata terjadi karena negara terlambat melakukan pencegahan.
“Kita sering baru bergerak setelah bencana terjadi. Ironinya, negara gurun (middle east) yang kering saja justru sangat peduli menjaga kelestarian lingkungannya dibanding negara kita yang sudah dianugerahi Tuhan, kaya akan alam,” pungkasnya.
