Pixel Codejatimnow.com

Persiden Jokowi: Tahun 2019 Bansos PKH Naik 15 Juta Keluarga

Editor : Arif Ardianto  
Presiden Joko Widodo di tengah keluarga penerima manfaat di Gersik.
Presiden Joko Widodo di tengah keluarga penerima manfaat di Gersik.

jatimnow.com - Presiden Jokowi memastikan pada Tahun 2019, jumlah penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat menjadi 15 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Tahun depan, insyaallah saya pastikan naik. Untuk besarnya indeks, menunggu persetujuan DPR," ujar Presiden Jokowi di sela acara Penyerahan bansos Program Keluarga Harapan (PKH), bansos Beras Sejahtera (Rastra) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk KPM di Kabupaten Gresik, di GOR Tri Darma Petrokimia Gresik, Rabu (8/3/2018).

Dalam acara yang dihadiri 1.043 KPM PKH, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa, pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah penerima bansos PKH.

Pada Tahun 2017, kata Jokowi, jumlah penerima bansos PKH sebanyak 6 juta PKM. Tahun 2018, jumlah PKM penerima bansos PKH meningkat menjadi 10 juta.
Sedangkan tahun 2019, pemerintah telah mengkaji kenaikan jumlah penerima menjadi 15 juta PKM.

"Untuk itu, saya ingatkan kembali. Penggunaannya harus sesuai peruntukannya yakni, untuk pendidikan dan gizi anak," tuturnya.

Baca juga:
ASN Pemprov Jatim Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Marham menerangkan, besaran bantuan PKH yang diterima setiap individu saat ini sebesar Rp 1.890.000 per tahun. Dana tersebut dicairkan dalam empat tahap yakni, Februari, Mei, Agustus dan November.

Untuk menuju peningkatan jumlah penerima PKH, kata menteri politisi dari Partai Golkar ini, pihaknya kini tengah melakukan berbagai kesiapan, agar penyaluran tepat sasaran.

"Yang pasti, data penerima harus valid. Oleh karena itu, Kementerian Sosial tengah melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik," ujarnya.

Baca juga:
Diserahkan Mendagri, Banyuwangi Raih Peringkat Pertama Kinerja Pemkab Se-Indonesia

"Kementerian Sosial menetapkan data terpadu sebagai sumber data dalam menetapkan sasaran program penanggulangan kemiskinan, dan bertanggungjawab mengelola data terpadu tersebut," jelasnya.

Reporter: Jajeli Rois
Editor: Arif Ardianto