Zulkifli Hasan Dilantik Jadi Mendag, PAN Janji Tetap Kritis

Editor : Arina Pramudita Reporter : Ni'am Kurniawan

Rabu, 15 Jun 2022 16:18 WIB

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat di Jawa Timur. (Foto: dok jatimnow.com)

Surabaya - Ketua umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan. Pelantikan Zulhas disambut positif Ketua DPW, PAN Jawa Timur (Jatim), Riski Sadiq.

Riski Sadiq memastikan, meski telah dilamar sebagai menteri dalam kabinet Indonesia Maju, PAN berkomitmen akan tetap kritis jika terdapat kebijakan yang tidak pro rakyat.

"Mendukung itu bukan berarti ada keputusan kurang pas kita dukung. Kita memberikan gagasan, pikiran dan usul versinya PAN," ujar Riski saat dihubungi, Rabu (15/6/2022).

Masuknya PAN dalam struktur pemerintahan, tambahnya, akan lebih memudahkan pihaknya dalam memberikan masukan ke presiden.

"Tidak selalu di media, dalam ruang rapat, tapi bisa langsung disampaikan kepada (Presiden). Gagasan dan pikiran mudah-mudahan mewarnai bahan diskusi," imbuhnya.

Riski mengaku, sejak tahun lalu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas), PAN sudah bergabung dengan pemerintah. Partai berlambang matahari tersebut aktif memberikan gagasan maupun buah pikiran kepada presiden.

"Kalau yang dibutuhkan kontribusi secara langsung dengan gabung kabinet, kita (PAN) sudah siap," katanya.

Bahkan, masuknya Zulhas dalam kabinet Indonesia Maju merupakan lamaran langsung dari Jokowi.

"Kalau sekarang ada InsyaAllah ada reshufle dan PAN diminta kirimkan wakilnya, dalam hal ini Pak Zulkifli Hasan ya Alhamdulillah, kita dukung. InsyaAllah PAN bisa kontribusi kepada pemerintah," imbuhnya.

Dengan ditunjuknya Zulhas sebagai Menteri Perdagangan, Riski memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dideklarsikan oleh PAN, Partai Golkar dan PPP baik di pusat hingga cabang.

Karena, KIB memang dibentuk dengan rencana jangka panjang untuk membangun bangsa negara tanpa mengedepankan kepentingan ego masing-masing partai.

"Gak ada persoalan, karena KIB juga di pemerintahan. Ini justru akan menguatkan koalisi," tegasnya.