Pixel Codejatimnow.com

Raih WTP 6 Kali Berturut-turut, Mas Dhito Dorong OPD Terus Optimalkan Kinerja

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Yanuar Dedy
Penyerahan WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. (Foto: Humas Pemkab Kediri for jatimnow.com)
Penyerahan WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. (Foto: Humas Pemkab Kediri for jatimnow.com)

Kediri - Pemerintah Kabupaten Kediri kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021, Kamis (19/5/2022).

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta jajarannya menjadikan perolehan WTP yang ke-6 kali secara berturut-turut ini sebagai penyemangat untuk mengoptimalkan kinerja.

“Alhamdulillah Pemkab mendapatkan 6 kali WTP. Saya minta pada seluruh jajaran Pemkab untuk terus mengoptimalkan kinerja utamanya dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Mas Dhito, Jumat (20/5/2022) di Kediri.

Selain itu, menurutnya raihan WTP ini menjadikan Pemkab Kediri untuk terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Hal itu pun diharapkan bisa diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri.

“Dengan peningkatan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, dan didapatkannya opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tambah Mas Dhito. 

Baca juga:
Pemkab Kediri Gencar Operasi Pasar Murah, Tekan Laju Inflasi Jelang Lebaran

Untuk diketahui, penyerahan LHP tersebut juga diikuti oleh 3 daerah lain. Yakni Kabupaten Trenggalek, Kota Batu, dan Kota Malang.

Kepala BPK, Joko Agus Setyono mengapresiasi keseriusan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan secara konsisten. 

“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah serius dan konsekuen dalam menyusun laporan kuangan daerah ini,” katanya. 

Baca juga:
Mas Dhito Gandeng Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Gelora Daha Jayati

Joko juga berpesan kepada kepala daerah untuk terus mendorong kemandirian pendapatan daerahnya agar tidak bergantung pada anggaran dari pusat.

(ADV)