Pixel Codejatimnow.com

PDIP Jatim Investigasi Duduk Perkara Perseteruan Bupati dan Wabup Bojonegoro

Editor : Narendra Bakrie  Reporter : Ni'am Kurniawan
Sekretaris PDIP Jatim, Sri Untari Untari
Sekretaris PDIP Jatim, Sri Untari Untari

jatimnow.com - PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur telah menerjunkan tim khusus, menginvestigasi duduk perkara perseteruan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Budi Irawanto dan Bupati Anna Mu'awanah.

"Ada tim yang sedang jalan sekarang," ujar Sekretaris PDIP Jatim, Sri Untari Untari ditemui di Surabaya, Rabu (6/10/2021) malam.

Untari mengatakan, setelah tim itu mengetahui duduk perkaranya, PDIP Jatim akan bertindak sebagai pihak ketiga untuk melakukan mediasi antara bupati dan wabup.

"Kita upayakan mediasi lah, karena kita berangkatnya dulu baik-baik. Berangkatnya baik-baik. Ketika ada hal-hal di jalan seperti itu, kita akan usaha terus melakukan supaya itu tadi loh, tenang pemerintah," ungkap dia.

Baca juga: 

Dengan tujuan, lanjut Untari, agar konflik yang terjadi di muka masyarakat tersebut bisa segera selesai. Dan roda pemerintahan di Bojonegoro segera kondusif.

Baca juga:
Laporkan Bupati Anna Mu'awanah, Wabup Bojonegoro Diperiksa Polda Jatim

"Kita ini kan hidup dengan situasi yang membutuhkan pola kolaborasi. Jadi Kolaborasi ini dibutuhkan untuk membuat pemerintahan itu adem. Nah ini apa kepentingannya? Ya untuk membantu masyarakat bisa mengakses pembangunan, bisa kemudian pemerintah tenang melayani masyarakat," jelas dia.

Sebelumnya Wabup Budi Irawanto atau Wawan sempat mengadukan Bupati Anna ke Polres Bojonegoro dengan dugaan pencemaran nama baik. Wawan juga mengakui bila perseteruannya dengan bupati telah berlangsung lama.

"Saya komunikasi terakhir itu, sudah hampir dua tahun nggak komunikasi," ujar Wawan kepada jatimnow.com pada Kamis (23/9/2021).

Baca juga:
Pilihan Pembaca: Wanita Bunuh Diri hingga Polisi Periksa Saksi Ahli

Wawan juga menyebut bahwa dirinya sejak awal tidak pernah diberi peran sebagai orang nomor dua di Pemkab Bojonegoro, baik kegiatan di lingkungan pemerintahan maupun aktivitas sosial.