Pilwali Surabaya 2020

Mungkinkah Risma Dicalonkan Wakil Wali Kota?

jatimnow.com - PDIP pernah mengusung kembali Bambang DH yang telah dua periode sebagai wali kota Surabaya.

Hanya saja Bambang DH saat itu sebagai calon wakil wali kota. Tri Rismaharini menjadi bawahannya lah yang menjadi calon wali kota Surabaya.

Lawan terkuatnya adalah pasangan Arif Afandi - Adies Kadir. Namun, Risma-Bambang DH pada Pilwali Surabaya 2010 berhasil mengungguli perolehan suara para rivalnya.

Sayangnya Bambang DH tidak bertahan lama. Ia menyerahkan tongkat estafetnya kepada Whisnu Sakti Buana yang hingga saat ini menjadi wakil wali kota.

Bambang DH harus mundur karena mendapat tugas dari partainya untuk maju sebagai calon gubernur Jatim. Sayangnya pemilihan gubernur dimenangkan Soekarwo yang menggandeng Gus Ipul.

Dari pengalaman itulah, kemungkinan Risma dicalonkan kembali dalam Pilwali Surabaya 2020. Risma sebagai gate voter atau penarik suara. Tetapi apakah mungkin?

"Bisa jadi itu efektif untuk menguatkan Risma effect, tetapi jangan lupa pemilih rasional Surabaya kian tumbuh signifikan sehingga strategi seperti itu juga beresiko," jawab Surokim Abdussalam, Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) kepada jatimnow.com, Rabu (19/2/2020) pagi.

Bagi Surokim, pada dunia politik serba mungkin. Pengalaman masa lalu bisa terulang, tetapi tergantung DPP PDIP nantinya.

"Tapi namanya politik kehendak DPP bersifat mengikat sehingga kemungkinan seperti itu juga bisa terjadi, kendati berpotensi akan mendegradasi citra dan reputasi Risma di mata publik," katanya.

Surokim Abdussalam, Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) 

"Menurut saya Bu Risma harus bisa bermain elegan dan tidak terperosok ke kepentingan politik jangka pendek, apalagi beliau potensial maju di tingkat nasional. Saya pikir beliau harus juga bisa meletakkan tradisi suksesi kepemimpinan publik secara elegan dan bermartabat," tambahnya.

Apabila Risma kembali maju, sebagai calon wakil wali kota maka dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi dari publik Surabaya.

"Menurut saya akan memantik reaksi negatif. Kekuasaan dibatasi dalam rangka menjaga kekuasaan yang absolut juga. Dalam posisi menempatkan Bu Risma menjadi cawawali, saya pikir bukan pilihan yang tepat dan juga bijak," jelas dia.

Namun, kata Surokim, apabila PDIP menempuh jalan itu (Risma sebagai cawawali) maka akan sungguh sulit dipahami khususnya untuk kepentingan partai jangka panjang.

Apalagi dengan melihat kompetitor yang ada, belum juga ada jaminan. Karena sejauh ini kehendak warga, Risma itu diharapkan di L1, kendati secara regulasi itu tidak mungkin.

"Menurut saya opsi itu (Risma jadi cawawali) sangat pragmatis dan hanya untuk kepentingan sesaat saja," tegasnya.

Bila terbukti PDIP mengusung Eri Cahyadi-Risma, apa konsekuensinya?

"Tentu punya konsekuensi terhadap kader karena keduanya (Eri Cahyadi dan Risma) bukan kader genuine organik, sehingga mesin partai bisa jadi tidak akan maksimal bekerja," jawabnya.

Zaman Pak Bambang DH kok mesin pemenangan bisa maksimal?

"Dulu Pak BDH masih bisa diterima karena dianggap representasi kader PDIP genuine. Tapi namanya politik semua mungkin terjadi jika sudah penugasan mau bagaimana. Namun, harusnya pertimbangan kepatutan dan kepantasan tetap digunakan agar politik elektoral tetap mulia dan wajar," jawabnya.

Risma yang sekarang menjadi pengurus DPP PDIP bisa menolak tugas?

"Diminta jadi menteri dua kali saja beliau menolak halus, masak sekarang turun jabatan sebagai calon wawali beliau mau nerima. Di mana konsistensinya dan penjelasan nalar politiknya," jawab Surokim.

Loading...

jatimnow.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Back to Top