Melunaknya Partai Golkar Tidak Menggunakan Hak Interpelasi

jatimnow.com - Di balik melunaknya fraksi Partai Golkar untuk tidak menggunakan hak interpelasi kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini demi terselenggaranya Piala Dunia U-20 2021.

"Salah satunya untuk meredakan tensi, agar konsentrasi persiapan Piala Dunia U 20 tidak terganggu," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni, Jumat (8/11/2019).

Ia menjelaskan, pertemuan yang digelar fraksi Partai Golkar dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Surabaya, Afghani Wardhana tersebut difasilitasi oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono.

Adi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya tersebut menyampaikan pesan ke fraksi Golkar untuk turut meredakan ketegangan antara legislatif dan eksekutif buntut insiden kunjungan Menpora Zainuddin Amali yang gagal masuk ke dalam stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya beberapa waktu lalu.

"Pimpinan DPRD Surabaya memfasilitasi pertemuan Kadispora Surabaya dengan Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya," ujarnya.

Menurut Arif Fathoni, pertemuan tersebut berlangsung di ruang Ketua DPRD Surabaya yang dihadiri para wakil ketua dewan, ketua fraksi Golkar, serta Kadispora dan pejabat Dispora Surabaya lainnya.

"Dalam pertemuan tersebut, kami juga menanyakan apa alasan ketidakhadiran Kadispora Surabaya pada saat kunjungan menpora, dalam rangka menyambut kesiapan event Piala Dunia U-20," lanjutnya.

"Piala dunia ini adalah kepentingan bangsa Indonesia, dimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota, harus saling bersinergi," imbuhnya.

Kehadiran menpora ke Stadion GBT adalah salah satu bentuk dukungan agar Surabaya menjadi salah satu venue Piala Dunia U-20.

"Mestinya direaksi dengan bagus oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya karena turut serta mengharumkan Indonesia. Nah, kerikil-kerikil ini kita antisipasi sehingga pelaksanaan dunia sukses," tandasnya.

jatimnow.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Back to Top