Ini Respon Eks Direktur RS Soetomo Soal Isu Penolakan Alkes Rp 450 M

jatimnow.com - Kabarnya RSU dr Soetomo, Surabaya, pernah dua kali menolak anggaran belanja alat kesehatan (alkes) yang nilainya sekitar Rp 450 Miliar. Alasannya, spesifikasi alkes yang tidak sesuai atau dibutuhkan.

Isu penolakan atau pengembalian anggaran yang berasal dari APBD itu kabarnya saat direktur RSU Soetomo dipegang Harsono.

Sayangnya, Harsono mengaku lupa saat dikonfirmasi. Reporter jatimnow.com dimimta menanyakan langsung kepada Direktur RSU dr Soetomo yang baru, Dr. dr. Joni Wahyuhadi.

"Gak ngerti aku, iku urusane Joni. Lali aku, mosok menungso gak oleh lali, rek. (Tidak mengerti saya, itu urusannya Joni. Masak manusia gak boleh lupa). Karena yang ngurusin anggaran saat itu adalah pengguna anggaran (PA), yaitu wadir umum dan keuangan. Kan saat itu saya sudah tidak jadi ASN sehingga tidak diperbolehkan menjadi PA," jelas Harsono pada Pukul 16.48 Wib, Rabu (12/12/2018).

Saat itu, ia mengakui jika RSU dr Soetomo memerlukan alkes untuk Gedung Onkologi, Regenerative Medicine dan Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, Soetomo Transplant Organ Center (STOC) dan lainnya.

"Tapi itu nunggu gedungnya selesai dan dibelikan tahun 2019," katanya melalui sambungan telepon.

Apakah dana itu sudah diajukan ke Pemprov Jatim?

"Kita kan fungsional sendiri, tapi kalau alat-alat kita mintakan ke Pemprov," jawabnya.

"Tapi ojo aku mas, aku wes pensiun. Kowe kok ngeyel ae, wes ga iso. Joni ae cukup, gak lucu lek awakmu nulis Harsono. Engko pembaca podo tekon ngapain Harsono sik komentar ae. Wes cukup Joni ae (Tapi jangan saya, saya sudah pensiun. Kamu kok ngeyel, sudah gak bisa. Joni saja cukup, gak lucu kalau kamu nulis Harsono. Nanti pembaca tanya semua ngapain Harsono masih berkomentar, sudah cukup Joni saja)," terang dia.

Harsono menyadari bahwa dirinya tidak berhak mengomentari RSU dr Soetomo sebab sudah pensiun. Ia khawatir nantinya memicu kemarahan Gubernur Jatim Soekarwo atau Pakde Karwo.

"Tapi kalau wes pensiun iku gak oleh komentar. Biasane Pakde gak seneng ngunu wi, iyo mesti gak seneng, aku sing kenek wi. Masio aku pensiun kan aku tetep wonge Pakde (Tapi kalu sudah pensiun tidak boleh berkomentar. Biasanya Pakde tidak suka, nanti saya yang kena. Meskipun sudah pensiun, saya kan tetap orangnya Pakde)," papar Harsono.

Selama 2018 sudah mengajukan kebutuhan alkes ke Pemprov Jatim, besaran dananya berapa?

"Untuk anu, alat-alat yang ada kebutuhannya di STOC sama di Onkologi, jenise alat e kuwi takono nyang Joni. Untuk besaran aku ra tahu, karena setelah itu ada perubahan anggaran lagi, aku wes gak ngerti," jawab dia.

Sebaliknya Harsono mencurigai adanya pesanan isu yang sedang diliput jatimnow.com.

"Aku ini curiga sama pertanyaanmu kok mbok tekon nyang aku iku, mesti ono wong sing tekon iku. Aku yakin iki, wes lek ketemu aku ngopi ae, ra sah ngomong rumah sakit (Saya ini curiga sama pertanyaanmu, kok tanya terus ke aku. Pasti ada orang yang tanya itu, saya yakin ini. Udah gini saja kalau ketemu nanti kamu saya ajak ngopi, tapi jangan tanya rumah sakit lagi)," kata Harsono dengan tertawa.

Harsono meminta agar jatimnow.com tidak lagi mengungkit soal nilai anggaran, dengan alasan dirinya lebih fokus membuat kebijakan.

"Saya saat itu hanya membuat kebijakan seperti ini ini ini, fisiknya ini, alat ini, pelayanan dan pendidikan risetnya ini. Setelah itu dicantumkan di Rencana Strategi Bisnis (RSB) berdasarkan pada data base yang lalu gitu aja," terangnya.

Sekali lagi mengapa tidak mau menggunakan anggaran itu untuk belanja alkes?

"RSU menolak itu piye toh, siapa yang menolak? Mesti ini ada orang yang tanya ke kamu, kemudian kamu tanya ke saya. Dikasih uang kok ndak mau. Mas, aku iki pokoke wes pensiun tanggal 27 November itu aku wes pensiun, meskipun saat itu hanya tinggal menerima sertifikat tapi SK saya sudah jadi," jawab dia panjang lebar.

Berarti tidak pernah menolak atau mengembalikan Rp 450 Miliar yang dialokasikan Pemprov Jatim?

"Anggaran endi maneh, wong anggaran itu uang kita sendiri uang fungsional. Seumpama gak mbangun itu tidak turah, sementara ini masih ada tunggakan di BPJS jadi harus ngirit (Anggaran mana lagi, kan anggaran itu uang kita sendiri, uang fungsional. Seumpama tidak membangun itu tidak ada lebihnya, sementara ini masih ada tunggakan di BPJS jadi harus ngirit?)," kata Harsono.