jatimnow.com - Menjelang Muktamar NU ke-35, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin terus memperkuat komunikasi dengan jajaran Nahdlatul Ulama di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan setelah dirinya menyatakan maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Gus Rozin tidak hanya menyampaikan kesiapan pencalonannya, tetapi juga membawa sejumlah gagasan mengenai arah masa depan NU. Dalam sejumlah kunjungan, ia berdialog langsung dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), para kiai, serta pengurus di berbagai tingkatan.
Sejumlah wilayah telah dikunjungi Gus Rozin, di antaranya Bengkulu, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, hingga Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan visi dan misi sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi NU di tingkat daerah.
Baca juga: Ribuan Nahdliyin Gelar Istighosah Jelang Muktamar NU di Jombang
Bagi Gus Rozin, pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU tidak seharusnya dipahami semata sebagai kontestasi untuk memperebutkan posisi kepemimpinan. Menurutnya, proses menuju muktamar harus menjadi kesempatan untuk mempertemukan gagasan, mendengarkan suara dari bawah, serta mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi jam’iyyah.
Karena itu, ia memilih memperbanyak silaturahmi ke daerah daripada hanya membangun komunikasi di tingkat elite. Menurut Gus Rozin, sebelum menentukan siapa yang akan memimpin PBNU, seluruh elemen NU perlu membicarakan terlebih dahulu arah organisasi yang ingin dibangun dalam beberapa tahun mendatang.
“Kalau kita berbicara tentang masa depan NU, yang harus dibicarakan bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi NU seperti apa yang ingin kita bangun. Karena itu, mendengar suara dari bawah menjadi bagian penting dari proses ini,” ujar Gus Rozin.
Dalam berbagai dialog tersebut, Gus Rozin membawa tiga gagasan utama yang menjadi pijakan pencalonannya. Gagasan itu meliputi pembangunan poros tengah untuk merawat ukhuwah dan mengakhiri polarisasi, memperkuat NU sebagai rumah besar masyarakat sipil keagamaan, serta membangun NU yang mandiri dan berdaulat dengan bertumpu pada kekuatan jamaah.
Menurut Gus Rozin, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi besar seperti NU. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi polarisasi berkepanjangan yang justru mengganggu persatuan dan mengurangi energi organisasi untuk menjalankan khidmah.
Ia menawarkan gagasan poros tengah sebagai jalan untuk mempertemukan berbagai pihak yang memiliki pandangan berbeda. Poros tersebut, kata dia, bukan dimaksudkan sebagai kekuatan baru untuk menghadapi kelompok tertentu, melainkan sebagai ruang bersama untuk mencari titik temu.
“Poros tengah bukan poros untuk berhadapan dengan siapa pun. Poros tengah adalah jalan untuk mempertemukan berbagai pihak, meredakan ketegangan, dan mengembalikan NU kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu ukhuwah Nahdliyah dan keberlanjutan khidmah jam’iyyah,” kata Gus Rozin.
Ia menegaskan, poros tengah tidak boleh berubah menjadi kelompok baru yang justru memperlebar fragmentasi di tubuh NU. Sebaliknya, gagasan tersebut harus menjadi jalan untuk mengembalikan semangat musyawarah dan persaudaraan sebagai fondasi dalam mengambil keputusan organisasi.
Menurut Gus Rozin, NU memiliki tradisi panjang dalam merawat perbedaan. Tradisi tersebut harus terus dijaga agar dinamika menjelang muktamar tetap berlangsung dalam suasana persaudaraan dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Gagasan berikutnya berkaitan dengan posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan. Gus Rozin menilai, NU memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang tumbuh dari bawah melalui pesantren, masjid, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, badan otonom, komunitas, serta berbagai jaringan sosial dan ekonomi warga.
Kekuatan tersebut, menurutnya, merupakan modal utama yang membuat NU tetap memiliki akar kuat di tengah masyarakat. Karena itu, kedekatan NU dengan pemerintah tidak boleh membuat organisasi kehilangan akar sosial maupun daya kritisnya.
“NU harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga harus berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Gus Rozin berpandangan, hubungan antara NU dan pemerintah harus dibangun secara konstruktif tanpa menghilangkan fungsi kontrol sosial. NU tetap dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang baik, tetapi pada saat yang sama harus mampu menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Menurutnya, peran NU sebagai kekuatan masyarakat sipil tidak berhenti pada persoalan keagamaan. Organisasi juga memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan publik, penguatan ekonomi, advokasi, layanan sosial, serta berbagai persoalan yang menyentuh kehidupan warga.
Selain persatuan dan penguatan posisi masyarakat sipil, Gus Rozin juga menempatkan kemandirian sebagai agenda penting dalam membangun NU ke depan. Ia menilai, kekuatan terbesar NU sesungguhnya berada di jamaah yang tersebar dari tingkat ranting hingga berbagai kelompok masyarakat.
Baca juga: Polres Jombang Siapkan Skema Pengamanan Istighotsah Akbar Pra-Muktamar NU
Kekuatan tersebut mencakup pesantren, keluarga Nahdliyin, petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, profesional, hingga berbagai komunitas masyarakat. Apabila dikelola secara terintegrasi dan profesional, jaringan tersebut dapat menjadi fondasi bagi kemandirian organisasi.
“Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam’iyyahnya terbangun. Karena itu, kalau kita ingin membangun NU yang mandiri, kita harus kembali kepada kekuatan jamaah,” katanya.
Bagi Gus Rozin, kemandirian NU tidak hanya berbicara mengenai kemampuan organisasi memenuhi kebutuhan pembiayaan. Kemandirian juga mencakup kemampuan mengelola aset, mengembangkan ekonomi jamaah, memperkuat pendidikan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengambil keputusan secara independen.
Ia mendorong penguatan budaya gotong royong jamaah sebagai salah satu basis kemandirian. Optimalisasi aset dan sumber daya NU, pengembangan ekonomi Nahdliyin, serta penguatan instrumen partisipasi warga seperti KOIN NU juga dinilai dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi organisasi.
Dari berbagai dialog yang dilakukan dengan PWNU dan PCNU, sejumlah persoalan turut menjadi perhatian Gus Rozin. Persoalan tersebut antara lain penguatan ranting dan MWCNU, kaderisasi, pesantren, ekonomi jamaah, tata kelola organisasi, digitalisasi, serta hubungan NU dengan pemerintah.
Berbagai aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi Gus Rozin untuk menawarkan arah transformasi NU dalam memasuki abad kedua. Ia merumuskannya dalam tiga kata kunci, yakni berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat.
Berdaulat berarti NU memiliki kemampuan mengelola organisasi, aset, dan sumber daya secara amanah serta profesional. Kedaulatan juga berarti NU memiliki kemampuan menentukan kebijakan organisasi secara independen dengan tetap berpegang pada kepentingan jamaah dan kemaslahatan masyarakat.
Bermartabat berarti menjaga marwah ulama, pesantren, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, serta integritas kepemimpinan. Martabat NU juga harus diwujudkan melalui kemampuan menjaga persatuan internal dan membangun hubungan yang sehat dengan negara.
Sedangkan bermanfaat berarti keberadaan NU harus dapat dirasakan secara nyata oleh jamaah dan masyarakat. Manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, layanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, hingga advokasi masyarakat.
Baca juga: Kisah Ndan Arif, Kader Banser yang Gowes 14 Hari ke Muktamar NU Jombang
Gus Rozin menilai tantangan NU memasuki abad kedua semakin kompleks. Perubahan teknologi, ekonomi, sosial, politik, dan pola kehidupan masyarakat menuntut organisasi memiliki kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan identitas dan tradisi yang selama ini menjadi fondasinya.
Karena itu, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu mempertemukan kekuatan tradisi dengan kebutuhan perubahan zaman. Organisasi harus tetap menjaga nilai-nilai keulamaan dan tradisi Aswaja, tetapi juga mampu menjawab persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat.
Dalam konteks Muktamar NU ke-35, Gus Rozin berharap proses pemilihan kepemimpinan tidak hanya menjadi arena pertarungan figur. Muktamar harus menjadi momentum untuk menyepakati arah organisasi sekaligus merumuskan strategi NU menghadapi tantangan abad kedua.
“Muktamar bukan hanya tentang memilih siapa yang menjadi Ketua Umum. Muktamar harus menjadi momentum untuk menentukan arah NU ke depan, menjaga persatuan, memperkuat kemandirian, dan memastikan NU terus hadir memberikan kemaslahatan,” tegasnya.
Karena itu, dinamika menuju muktamar menurut Gus Rozin harus tetap ditempatkan dalam kerangka ukhuwah Nahdliyah. Perbedaan pilihan mengenai figur yang akan memimpin PBNU tidak boleh menghilangkan tujuan utama NU sebagai jam’iyyah yang mengemban amanah keagamaan dan sosial.
Silaturahmi yang terus dilakukan Gus Rozin ke berbagai daerah sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar membangun komunikasi lintas wilayah. Ia ingin gagasan mengenai masa depan NU tidak hanya dibicarakan dari pusat, tetapi lahir dari dialog dengan mereka yang selama ini menjalankan roda organisasi di tingkat bawah.
Pada akhirnya, gagasan yang ditawarkan Gus Rozin bermuara pada upaya menjadikan NU semakin kuat secara internal dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat. Persatuan, kemandirian, serta keberpihakan kepada jamaah ditempatkan sebagai fondasi untuk membawa NU menghadapi tantangan abad kedua.
Bagi Gus Rozin, kepemimpinan PBNU bukan sekadar persoalan jabatan, melainkan amanah untuk menjaga warisan para ulama sekaligus menyiapkan organisasi menghadapi masa depan. Karena itu, Muktamar NU ke-35 diharapkan tidak berhenti pada kontestasi siapa yang terpilih, tetapi menjadi forum besar untuk menentukan bagaimana NU tetap berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat bagi jamaah, bangsa, dan kemanusiaan.