jatimnow.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan pihaknya tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, PDIP menyoroti keras metode pelaksanaan program tersebut yang dinilai terlalu top down, sentralistik, dan berpotensi disalahgunakan menjadi proyek bancakan.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa pemenuhan gizi masyarakat sejalan dengan platform perjuangan partai. Oleh karena itu, kritik yang dilontarkan PDIP murni menyasar pada mekanisme implementasinya di lapangan.
"Ide memberikan makan bergizi kepada rakyat itu baik. Yang sejak awal kami kritik adalah metodologi dan pelaksanaannya yang terlalu top down," ujar Hasto, saat ditemui di FISIP Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7/2026).
Baca juga: Siswa TK-SD di Bangsalsari Jember Keracunan, Santapan MBG Diduga Jadi Pemicu
Sikap tegas PDIP ini juga dipicu klaim Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nani Djuhaeni, yang sempat menyebut bahwa seluruh partai politik ikut terlibat dalam pengadaan dan manajemen Program MBG.
Merespons hal tersebut, DPP PDIP melalui Bidang Kehormatan langsung mengeluarkan instruksi internal yang secara tegas melarang seluruh kadernya untuk ikut campur dalam proyek MBG. Jika ada kader yang terbukti terlibat, PDIP tak segan memanggil untuk klarifikasi dan menjatuhkan sanksi.
"Karena ada pernyataan bahwa seluruh partai politik terlibat, kami melalui Bidang Kehormatan DPP yang dipimpin Komarudin Watubun langsung mengirim surat kepada seluruh jajaran internal partai agar kader tidak terlibat dalam program tersebut," ujarnya.
Hasto menegaskan, langkah tersebut diambil agar program yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan rakyat tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
Baca juga: Pakar Peringatkan Bahaya Benturan di Polemik MBG
"Jangan sampai program yang memiliki misi baik untuk rakyat disalahgunakan, baik oleh kekuasaan maupun oleh pemburu rente yang mencari keuntungan, sementara rakyat justru menjadi korban," katanya.
PDIP juga telah melayangkan surat resmi kepada BGN untuk meminta penjelasan komprehensif terkait tata kelola program ini. Hasto menyoroti mulai munculnya temuan dari civil society terkait dugaan korupsi dalam program MBG, di saat standar manajemen dan quality control-nya sendiri belum sepenuhnya tertata.
Alih-alih dikendalikan sepenuhnya dari pusat, PDIP mendesak agar pemerintah mengutamakan pemberdayaan ekonomi lokal. Hasto menilai, warung-warung makan kecil di sekitar area sekolah semestinya diberdayakan sebagai penyedia makanan, sehingga perputaran ekonomi langsung dirasakan oleh rakyat bawah.
"PDIP sudah memiliki banyak model makan bergizi yang berbasis partisipasi masyarakat. Jangan sampai dapur-dapur rakyat di sekitar sekolah justru kehilangan kesempatan karena program dijalankan secara terpusat," tegasnya.
Baca juga: Relawan MBG dan SPPG di Lamongan Turun Jalan Dukung Program MBG
Hasto merujuk pada sejumlah kisah sukses di daerah yang mengedepankan sinergi. Contohnya, model penanganan stunting di Banyuwangi yang melibatkan gotong royong dari level Sekda, dinas, hingga masyarakat. Ada pula inisiatif gizi di Surabaya era Tri Rismaharini, serta inovasi Idham Samawi di Bantul yang membagikan ayam petelur kepada keluarga siswa untuk dikembangbiakkan sebagai sumber protein mandiri.
Di akhir keterangannya, Hasto juga sempat mengkritisi wacana pemerintah yang hendak memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola program SPP. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat rancu dan tidak tepat sasaran, mengingat fungsi utama institusi pendidikan tinggi adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, riset, serta teknologi.
"Fungsi kampus adalah pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Karena itu, kebijakan tersebut menurut kami rancu dan tidak tepat sasaran," tandasnya.