jatimnow.com - PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) memperketat pengawasan operasional untuk menjamin kelancaran arus barang ekspor-impor menjelang Idul Fitri 1447 H.
Langkah tersebut diambil guna mencegah penumpukan barang di pelabuhan yang berisiko mengganggu distribusi kebutuhan pokok masyarakat saat masa puncak konsumsi nasional.
Manajemen TPS menerapkan Berth Allocation Strategy atau pengaturan jadwal sandar kapal secara presisi. Langkah ini didukung oleh pusat kendali Integrated Planning and Control (PnC) yang bekerja 24 jam untuk memantau setiap pergerakan petikemas.
Baca juga: Pelindo Terminal Petikemas Latih Pekerja BLS di Terminal Surabaya
Di lapangan, TPS mengoperasikan armada E-RTG baru guna mempercepat proses pengambilan (delivery) maupun penerimaan (receiving) barang.
Senior Vice President Operasi Terminal TPS, Didik Kurniawan, menjelaskan bahwa sinkronisasi antarbagian menjadi penentu ketepatan waktu bongkar muat. Pihaknya tidak ingin ada keterlambatan yang berdampak pada biaya logistik.
"Kami menata ulang jadwal sandar dan memperkuat kesiapan alat. Koordinasi dengan berbagai instansi juga semakin intens. Tujuan kami satu, memastikan aktivitas di dermaga tetap tertib dan aman meskipun trafik meningkat tajam," kata Didik.
Baca juga: TPS Luncurkan MSA, Mekanik Lebih Cepat dengan Bantuan AI
Hingga awal Maret 2026, tingkat hunian lapangan (Yard Occupancy Ratio/YOR) di TPS terpantau stabil di angka 50,7 persen. Rinciannya, area impor berada pada level 47,86 persen dan area ekspor mencapai 53,61 persen.
Meski angka ini masih jauh dari batas kapasitas maksimal, TPS tetap menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi lonjakan mendadak.
Sejumlah lahan tambahan di blok W1 hingga W4 serta area jalur kereta api (railway) telah disiagakan sebagai lokasi penumpukan cadangan.
Baca juga: Cara Unik Terminal Petikemas Surabaya Tanamkan Minat Baca Sejak Dini
Selain itu, TPS bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mempercepat proses Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP) ke depo-depo mitra jika kapasitas terminal mulai penuh.
Selain kesiapan fisik, penguatan sumber daya manusia dan penegakan standar keselamatan kerja (HSSE) menjadi prioritas.
Sinergi lintas sektoral bersama Kepolisian, Karantina, dan pelaku usaha terus dilakukan untuk memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat arus logistik di gerbang utama ekspor-impor Jawa Timur tersebut.