jatimnow.com - Seorang oknum pejabat LPMK di Surabaya mendadak viral di media sosial karena meminta jatah Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026. Oknum itu disebut Ketua LPMK Manukan Wetan, Surabaya.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan agar tidak menimbulkan preseden buruk.
“Barusan saya telepon Pak Febri Camat Tandes, dan saya minta untuk yang bersangkutan dievaluasi agar tidak diposisikan sebagai Ketua LPMK. Dan Pak Camat siap tindaklanjuti,” ujar Yona, sapaan akrabnya, Kamis (26/2/2026).
Baca juga: Reses DPRD Surabaya: CCTV dan Bansos Jadi Pembahasan Krusial
Menurut dia, LPMK merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah. Karena itu, setiap pengurus harus menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi mencederai kepercayaan publik.
Dia menegaskan, dugaan permintaan THR dengan mengatasnamakan lembaga tidak dapat dibenarkan. Jika terbukti, langkah evaluasi dinilai perlu agar marwah kelembagaan tetap terjaga.
Baca juga: Data Kependudukan Siluman di Surabaya Turun, DPRD Targetkan Akhir Maret Selesai
“Kami tidak ingin lembaga kemasyarakatan tercoreng oleh tindakan yang tidak pantas. Evaluasi penting agar ke depan LPMK benar-benar bekerja untuk kepentingan warga,” tegas politisi Gerindra ini.
Dia juga mengimbau seluruh LPMK di Surabaya untuk tetap berpegang pada aturan dan etika dalam menjalankan tugas. Dia meminta para pengurus tidak memanfaatkan momentum apa pun untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Saya mengimbau seluruh LPMK se-Surabaya agar menjaga etika, menjaga kepercayaan masyarakat, dan tidak melakukan praktik-praktik yang bisa merusak citra lembaga,” katanya.
Baca juga: Mengenal Mendiang Awi: Jurnalis Kelahiran Blitar, Mengabdi untuk Surabaya
Dia berharap persoalan ini menjadi pembelajaran bersama. LPMK, menurut dia, harus menjadi contoh dalam tata kelola partisipasi masyarakat yang bersih dan transparan.
“Kepercayaan masyarakat itu mahal. Jangan sampai karena satu tindakan, seluruh LPMK ikut terdampak citranya,” pungkasnya.