jatimnow.com - BPH Migas mendorong pemerintah segera menyusun roadmap pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) guna menjaga keandalan pasokan gas bumi Jawa Timur.
Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi penyangga kebutuhan energi bagi industri, pembangkit listrik, hingga rumah tangga yang terus meningkat.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan, FSRU dan fasilitas regasifikasi lain akan memperkuat sistem pasokan gas berbasis LNG yang terhubung dengan jaringan pipa eksisting di Jawa Timur.
Baca juga: PGN Jamin Pasokan Gas untuk RSUP Sardjito, Efisiensi dan Layanan 24 Jam
“FSRU berfungsi sebagai sumber pasokan tambahan yang fleksibel untuk menjaga keandalan penyaluran gas, terutama di wilayah dengan kebutuhan besar seperti Jawa Timur,” ujar Wahyudi saat kunjungan kerja di Surabaya, Jumat (30/1/2026).
Dalam agenda tersebut, BPH Migas juga memantau penyaluran gas PGN setelah planned shutdown pemasok untuk keperluan pemeliharaan, guna memastikan pasokan tetap aman bagi pelanggan.
Wahyudi mengungkapkan, penyaluran gas bumi melalui jaringan transmisi di Jawa Timur menunjukkan kebutuhan yang tinggi dengan rata-rata mencapai sekitar 413,88 BBTUD.
Baca juga: Libur Nataru Tanpa Waswas, PGN Pastikan Distribusi Gas Bumi Jatim Andal
Tingkat konsumsi tersebut mencerminkan peran strategis gas bumi sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi dan penopang ketahanan energi regional.
“Kebutuhan yang besar dan terus tumbuh menuntut sistem pasokan yang lebih tangguh. LNG melalui FSRU dapat berperan sebagai buffer strategis agar penyaluran gas tetap berkelanjutan,” kata Wahyudi.
Keberadaan FSRU juga dipandang mendukung pemerataan energi dan agenda transisi energi nasional.
Baca juga: Kang Giri Ajukan Tambahan Kuota Solar untuk Cegah Kelangkaan di Ponorogo
Integrasi jaringan pipa dan pasokan LNG membuka peluang distribusi gas yang lebih luas, sekaligus memperkuat daya saing industri di Jawa Timur.
Dengan infrastruktur yang lebih andal, ekosistem gas bumi di Jawa Timur diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi, menekan risiko gangguan pasokan, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.