jatimnow.com-Pasca ambrol diterjang banjir beberapa pekan lalu, jembatan gantung yang terletak di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember kini sudah bisa dilewati kembali. Warga telah bergotong royong memperbaiki jembatan tersebut.
Jembatan gantung ini sebelumnya ambrol akibat diterjang banjir dan tidak bisa digunakan sebagai akses bagi warga.
"Masyarakat pasca banjir, khususnya jembatan itu banyak aktifitas warga yang terganggu gara-gara itu. Jadi muncul kesamaan rasa, penderitaan, akhirnya muncul semangat bagaimana ini bisa dilakukan perbaikan sementara," ujar Kepala Desa Jubung, Bhisma Perdana, Senin (12/1/2026).
Warga kemudian membuka donasi untuk biaya perbaikan jembatan gantung ini. Pihak Pemdes juga memberikan suport. Menurut Bhisma jembatan hasil gotong royong kali ini tidak sekokoh sebelumnya. Kalau dulu dapat dilewati dengan berboncengan naik sepeda motor, kini tidak bisa.
Baca juga: Pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Jember Terbanyak Nasional, Ini Kata BKN
"Jadi tidak seperti sebelumnya, kini diatur dan bisa dilewati sepeda motor satu-satu serta tidak berboncengan. Sebetulnya itu prioritas untuk masyarakat pejalan kaki," ungkapnya.
Baca juga: DPRD Jatim Segera Tangani Sungai Penyebab Banjir yang Rendam Rumah Warga di Jember
Bhisma mengaku, selama ia menjabat setiap tahun mengajukan pembangunan jembatan secara permanen. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda pembangunannya.
"Kita setiap tahun mengajukan perbaikan pembangunan, mulai saya jadi kades, tujuannya agar bisa dijadikan jembatan permanen. Itu jembatan alternatif, memecah kemacetan di pertigaan mamgli. Mudah-mudahan era pemerintahan Gus Fawait bisa direaksi cepat," tuturnya.
Baca juga: Komisi C DPRD Jember Dorong Direksi BUMD Tak Sekadar Fokus Pelayanan
Bhisma berharap pemerintah bisa merespon cepat dan membangun jembatan gantung ini menjadi permanen. Jembatan tersebut menjadi akses warga dari Desa Jubung Kecamatan Sukorambi hingga Desa Pancakarya Kecamatan Ajung.
"Kami harap, kejadian ini segera ditangkap dan ditindaklanjuti oleh instansi atau yang punya wewenang, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Karena anggaran desa tidak mampu untuk mengerjakan itu. Harapan saya, itu dijadikan prioritas di tahun 2016 untuk dilakukan pembangunan, sehingga masyarakat yang sudah lama menginginkan ini, bisa terealisasi di tahun 2026," pungkasnya.