KPK

Kepala BPBD Tulungagung dan 8 orang pihak swasta dipanggil untuk dimintai keterangan KPK

KPK membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara, masa penahanan diperpanjang hingga 40 hari.

Masih berstatus sebagai PNS, akan diberhentikan setelah putusan hukum tetap.

KPK sebut dana korupsi Bupati Tulungagung nonaktif juga mengalir ke Forkopimda dalam bentuk THR.

Dua tersangka KPK hanya menerima gaji pokok dan tunjangan.

Satu anggota polisi juga diperiksa KPK terkait kasus korupsi Bupati Tulungagung non aktif, Gatut Sunu Wibowo.

“Kami melihat kerja DPRD lemot. Seharusnya, DPRD harus sigap melihat setiap anggaran yang rentan dilakukan korupsi," terang mahasiswa.

Pemeriksaan KPK akan berlangsung selama 3 hari di kantor BPKP Jawa Timur.