jatimnow.com - Perubahan data kesejahteraan nasional berdampak pada kepesertaan 28 ribu warga Gresik dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Meski sebagian warga kehilangan status penerima bantuan dari pemerintah pusat, DPRD Kabupaten Gresik memastikan seluruh masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan gratis sepanjang 2026.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menegaskan perubahan data kepesertaan tidak boleh membuat warga kehilangan hak mendapatkan layanan kesehatan.
Pemerintah daerah bersama legislatif telah menyiapkan skema pembiayaan sementara sembari mengurus kembali kepesertaan warga yang terdampak.
Persoalan bermula dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh pemerintah pusat. Perubahan kategori desil kesejahteraan membuat puluhan ribu warga Gresik keluar dari daftar penerima PBI JKN APBN.
Dari total 28 ribu warga yang terdampak, sebanyak 16.800 orang telah dialihkan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten Gresik. Sementara 11.200 warga lainnya masih dalam proses akomodasi.
Selama proses pendataan ulang berlangsung, DPRD dan Pemkab Gresik sepakat mempertahankan akses pengobatan gratis melalui skema darurat sepanjang 2026.
"Prinsipnya seluruh warga Gresik tetap harus bisa berobat gratis. Masyarakat cukup membawa KTP saat datang ke fasilitas kesehatan sembari kepesertaannya kami daftarkan kembali, tentu dengan tetap mengikuti alur sistem rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan," tegas Syahrul.
Tak hanya menyelesaikan persoalan kepesertaan tahun berjalan, DPRD bersama Pemkab Gresik juga menyiapkan jaminan pembiayaan kesehatan untuk 2027.
Baca juga:
Ada 4.000 Anak Tak Sekolah di Gresik, DPRD Minta BAZNAS Bergerak
Dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027, pemerintah daerah mengalokasikan Rp108 miliar untuk membayar premi seluruh peserta PBI JKN. Selain itu, disiapkan dana cadangan Rp12 miliar.
Dengan demikian, total anggaran yang direncanakan untuk menopang program jaminan kesehatan masyarakat mencapai Rp120 miliar.
Di sisi lain, DPRD meminta Pemkab Gresik mengevaluasi hasil pemutakhiran DTSEN. Sebab, ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi masih tergolong miskin, tetapi justru masuk kategori desil 6–10 atau kelompok masyarakat mampu.
Menurut Syahrul, ketidaksesuaian data tersebut harus segera dibenahi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak atas bantuan iuran kesehatan.
Selain memastikan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC), DPRD Gresik juga menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Bawean.
Baca juga:
DPRD Gresik Kawal Percepatan Infrastruktur dan Transportasi Pulau Bawean
Salah satu kebutuhan mendesak adalah pengadaan alat radiologi baru untuk RSUD Umar Masud. Perangkat yang selama ini digunakan dilaporkan sudah rusak sehingga perlu diganti melalui penganggaran pada 2027.
DPRD juga akan mengawal pengiriman generator oksigen yang unitnya telah tersedia agar segera sampai ke Bawean.
"Selain pengadaan alat radiologi, kami juga akan mengawal ketat pengiriman generator oksigen yang unitnya sudah tersedia agar segera tiba di Bawean. Mengingat kebutuhan oksigen di sana sangat mendesak dan kerap terkendala gelombang tinggi saat pengiriman jalur laut," pungkas Syahrul.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD dan Pemkab Gresik menjaga pemerataan layanan kesehatan. Bukan hanya memastikan masyarakat tetap bisa berobat tanpa terbebani biaya, tetapi juga memperkuat fasilitas medis agar warga di wilayah kepulauan memperoleh pelayanan yang layak tanpa harus selalu bergantung pada fasilitas kesehatan di daratan.
URL : https://jatimnow.com/baca-89084-dprd-gresik-kawal-uhc-warga-cukup-bawa-ktp-untuk-berobat-gratis
