jatimnow.com - Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ponorogo mengeluhkan kebijakan pengurangan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan karena berpotensi mengurangi pendapatan pekerja hingga menambah beban kerja relawan yang tersisa.
Salah satu mitra SPPG, Sugeng, mengaku telah berupaya mencari solusi dengan melibatkan para relawan melalui musyawarah. Namun, para pekerja justru menyatakan keberatan jika harus ada pengurangan tenaga kerja.
Mereka memilih tetap bekerja meski harus menerima pembagian upah yang lebih kecil.
“Akhirnya relawan menyepakati berapa pun dibagi. Ada yang dapat gaji sehari Rp60.000, ada yang Rp50.000. Inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar menyangkut untung dan rugi yang dialami mitra. Sebab, ada nasib puluhan pekerja di setiap dapur SPPG yang harus menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan.
Sugeng juga mengaku prihatin setelah mendengar kabar seorang relawan SPPG di Nganjuk meninggal dunia akibat bunuh diri setelah mengalami persoalan pekerjaan.
“Barangkali kalau kerugian untuk mitra itu enggak apa-apa sudah, kita masih bisa membidik yang sakit hanya mitra seorang. Tapi kalau sudah menyangkut relawan, ini rasanya kita tidak sampai hati,” tuturnya.
Karena itu, para mitra memilih mempertahankan relawan yang sudah bekerja meski kondisi keuangan dapur semakin terbatas.
Sugeng berharap Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi kembali ketentuan tersebut agar relawan tidak menjadi pihak yang paling terdampak.
“Intinya relawan ini jangan dijadikan korban. Bisa dikatakan relawan kemarin hanya menjadi kelinci percobaan. Padahal relawan betul-betul orang yang butuh pekerjaan. Begitu kerja di dapur, mereka senangnya luar biasa. Anaknya dapat makan sekolah, ibunya bisa bekerja di dapur. Hari ini dia berduka,” katanya.
Baca juga:
Mie Gacoan hingga Desa Serangan Raih Penghargaan Pajak Ponorogo
Keluhan serupa disampaikan mitra SPPG lain, Momon. Pihaknya menilai penerapan aturan pengurangan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat tidak mudah dilakukan, terutama bagi dapur yang melayani kurang dari 2.000 orang.
Momon mencontohkan dapur yang dikelolanya saat ini melayani sekitar 1.600 penerima manfaat. Dengan jumlah tersebut, pihaknya harus mengatur anggaran agar kebutuhan operasional dan upah seluruh pekerja tetap terpenuhi.
“Jadi kalau kita mau katakan memecat karyawan juga enggak memungkinkan, apalagi dengan PM yang di bawah 2.000 itu. Apa pun serba sulit. Contoh dapur saya pribadi, hari ini saya masak 1.600. Insentif dari mitra kita berikan full semua, itu relawan dengan masuk semua hanya gajian sangat minim per bulan,” jelas Momon.
Dia menegaskan, kebutuhan tenaga kerja di dapur SPPG tidak bisa hanya dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi. Sebab, setiap tahapan pengolahan makanan membutuhkan tenaga dan standar pekerjaan yang harus dipenuhi.
Salah satunya proses pencucian ompreng atau wadah makanan yang harus melalui sejumlah tahapan untuk memastikan kebersihan dan higienitas peralatan.
Baca juga:
Kemilau Pekan Raya Ponorogo 2026 Ditutup Dengan Penampilan Apik Ndarboy Genk
Proses tersebut meliputi pencucian menggunakan sabun, pembilasan dengan air bersih, penggunaan air panas hingga pengeringan menggunakan oven.
Menurut Momon, pengurangan jumlah pekerja dikhawatirkan membuat beban kerja relawan yang tersisa semakin berat. Di sisi lain, seluruh tahapan tersebut harus tetap dijalankan demi menjaga standar kebersihan peralatan makan.
“Ompreng harus steril. Harus ada air sabun, air bersih, air panas, kemudian oven. Dari rangkaian ini kalau kita mempraktikkan teori itu, kayaknya kesulitan kalau dikurangi. Ya kami mohon kebijakannya diatur ulang,” pungkasnya.
Mitra SPPG yang tergabung dalam HMD GEMAS Ponorogo bermusyawarah membahas ketentuan terbaru BGN. (Foto: Ahmad Fauzani/jatimnow.com)
