jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menuntaskan penyaluran Dana Desa (DD) dari APBN untuk 330 desa di 18 kecamatan. Total anggaran sebesar Rp108.375.764.000 tersebut telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
Penyaluran terakhir dilakukan untuk Desa Banjaragung, Kecamatan Balongpanggang, pada tahap II. Sementara itu, penyaluran tahap I telah tuntas beberapa bulan sebelumnya.
Pemkab Gresik juga berhasil mempertahankan status Desa Mandiri bagi seluruh 330 desa berdasarkan hasil survei Indeks Desa 2026. Capaian tersebut telah diraih sejak 2025.
Dengan seluruh desa berstatus mandiri, Pemkab Gresik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan didukung Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa, mendorong pembentukan kawasan pedesaan berbasis potensi lokal. Upaya ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian dan memperkuat kolaborasi antardesa.
Kepala DPMD Gresik, Abu Hasan, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki regulasi Kawasan Perdesaan Berbasis Tanaman Hias yang mencakup sejumlah desa di Kecamatan Kedamean, Wringinanom, dan Driyorejo.
“Alhamdulillah, perbup (Peraturan Bupati)-nya kini telah dirampungkan sehingga desa-desa yang merupakan penghasil tanaman hias, seperti Desa Banyuurip di Kecamatan Kedamean dan desa-desa serupa di Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Driyorejo, telah tergabung dalam Kawasan Pedesaan Tanaman Hias,” kata Abu Hasan saat syukuran dan finalisasi serta penandatanganan berita acara Indeks Desa Kabupaten Gresik di ruang kerja Kepala Bappeda Gresik, Jumat (9/10/2026) lalu.
Abu Hasan juga menyampaikan bahwa penyaluran Dana Desa untuk seluruh 330 desa telah tuntas dengan total pagu Rp108.375.764.000.
“Berikutnya kami sampaikan, Pak Edi (Edi Hadisiswoyo/Kepala Bappeda Gresik), seluruh total pagu DD untuk 330 desa telah tuntas salur pada Selasa (6/10/2026) pekan ini. Maturnuwun kami sampaikan, ini semua berkat dukungan semua pihak, khususnya dorongan Bappeda Gresik dan TPP Gresik,” ungkap Abu Hasan.
Kepala Bappeda Gresik, Edi Hadisiswoyo, mengapresiasi tuntasnya penyaluran Dana Desa serta keberhasilan seluruh desa di Gresik mempertahankan status mandiri.
“Prestasi ini sangat membanggakan di tengah kondisi fiskal desa pada 2026 yang menurun tajam. Desa-desa di Gresik masih tetap bekerja optimal. Apalagi, kini sudah terbentuk Kawasan Pedesaan Komoditas Tanaman Hias di tiga kecamatan. Ini mesti jadi pemicu dan pendorong desa-desa lainnya melakukan penguatan kerja sama antardesa guna mendorong pergerakan ekonomi desa berbasis komoditas lokal yang sama,” kata Edi.
Baca juga:
Dana Desa Tahap Pertama Cair Juni, Pemdes Wajib Tahu Syarat Penyalurannya
Ia menambahkan, penurunan kemampuan fiskal desa harus mendorong pemerintah desa lebih progresif dan inovatif dalam mengelola potensi serta keuangan desa agar tetap memberikan dampak besar bagi masyarakat.
Dorong Kolaborasi Antardesa Jadi Kawasan Pedesaan
Koordinator TAPM Gresik, Yuristiatso Hidayat, mengapresiasi dukungan dan kerja sama TPP dengan Pemkab Gresik, khususnya DPMD dan Bappeda, dalam mendampingi 330 desa di 18 kecamatan, termasuk di Pulau Bawean.
“Alhamdulillah, 330 desa telah tuntas salur Dana Desa dengan pagu Rp108,37 miliar dan semua desa tetap berstatus mandiri. Ini semuanya berkat kolaborasi erat Pemkab Gresik, Bappeda, dan DPMD khususnya. Tentunya, tak lupa dukungan penuh Gus Yani (Fandi Ahmad Yani/Bupati Gresik) dan Pak Wabup Alif (Asluchul Alif/Wakil Bupati Gresik) agar desa-desa Gresik semakin menghemat,” kata Yuris, didampingi seluruh anggota TAPM Gresik, yakni Indra, Ilonka, Zamroni, Nuzulul, dan Nuri Maulidi.
Yuris berharap potensi desa yang beragam dapat dikembangkan melalui pembentukan kawasan pedesaan. Dengan begitu, kerja sama antardesa semakin kuat dan mampu menggerakkan perekonomian di tengah penurunan kemampuan fiskal.
“Puji syukur, kami mendengar dari Pak Kadis PMD bahwa regulasi Perbup (Peraturan Bupati) terkait Kawasan Pedesaan Tanaman Hias di tiga kecamatan di Gresik telah tuntas. Semoga inisiasi kawasan pedesaan dengan potensi unggulan, khususnya untuk pasar ekspor di Kabupaten Gresik, bisa diperbanyak lagi,” ungkap Yuris.
Baca juga:
Sarasehan Hari Desa, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Pekerja Desa
Menurutnya, sejumlah potensi lokal, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan agribisnis, dapat dikembangkan menjadi kawasan pedesaan unggulan.
“Ada gula aren, peternakan, perkebunan, perikanan bisa dijadikan basis kawasan desa. Ini sebagai tindak lanjut bagi desa-desa yang berstatus mandiri agar bisa didorong menjadi kawasan sehingga menjadi desa pengekspor komoditas, sebagaimana misi Pak Yandri selaku Menteri Desa dalam implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” terang Yuris.
Dorong Rembuk Warga untuk Akses Transportasi dan Logistik Desa
TPP Gresik juga mendorong pelaksanaan rembuk warga desa sebagai forum untuk menampung gagasan dan ide terkait peningkatan akses transportasi publik, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Yuris menyebut masih terdapat sejumlah kendala transportasi di Gresik, baik untuk jalur darat maupun akses menuju Pulau Bawean.
“Ada banyak kendala transportasi, baik darat terkait kereta api, misalnya Gresik belum punya stasiun skala kabupaten atau level pertama yang bisa disinggahi KA premium dan eksekutif, serta bagaimana transportasi ke Pulau Bawean lebih banyak alternatif pelabuhannya, tidak hanya dari Paciran, tetapi bisa juga dari Pelabuhan Tanjung Perak untuk angkutan kendaraan atau mobil. Rembuk warga desa ini jadi urgen untuk digelar dengan melibatkan sejumlah stakeholder sebagai awalan untuk bisa ditindaklanjuti oleh Pemkab Gresik,” tegas Yuris.
