jatimnow.com – Semarak kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026 harus ternoda oleh pekatnya kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan kembali mengganas, memicu darurat kesehatan dan melumpuhkan ekonomi.
Ironisnya, di tengah krisis yang memicu protes lintas negara ini, respons pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, dinilai lamban dan minim empati. Kritik tajam tersebut dilontarkan pakar manajemen bencana Universitas Airlangga (Unair) Hijrah Saputra.
Berdasarkan pantauan satelit NOAA-20, saat ini terdeteksi sedikitnya 1.487 titik panas (hotspot), dengan konsentrasi kepungan asap paling parah berpusat di wilayah Kalimantan Tengah.
Hijrah menyebutkan ada tiga biang kerok utama tragedi berulang ini. Cuaca ekstrem kemarau El Nino, karakteristik lahan gambut yang sangat mudah terbakar, dan faktor keserakahan manusia.
“Faktor utama lainnya disebabkan oleh manusia yang secara sembarangan melakukan pembukaan lahan oleh industri dan pembalakan liar,” tegas Hijrah, Kamis (27/8/2026).
Dampak kebakaran massal ini tak main-main karena telah mengekspor asap mematikan hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Meski Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah memeras keringat di lapangan, Hijrah menyayangkan sikap pasif dari kementerian terkait.
“Saya sangat menyayangkan, saat ini Kementerian Kehutanan belum mengeluarkan pernyataan resmi atau konferensi pers soal kondisi terkini, padahal dampaknya sudah mencapai lintas negara,” ujarnya.
Baca juga:
Gunung Semeru Ditutup Total Imbas Kebakaran Hutan di Ranu Kembang
Ia menjelaskan, kepungan asap pekat ini memicu efek domino yang menghancurkan berbagai sektor vital kehidupan. Kementerian Kesehatan mencatat rekor kelam penyebaran Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menembus angka 400 ribu kasus per pekan. Lansia, ibu hamil, remaja, dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan tumbang akibat menghirup udara beracun.
Keterbatasan jarak pandang memaksa roda ekonomi terhenti drastis. Ribuan sekolah di wilayah terdampak, bahkan hingga ke negara tetangga, terpaksa meliburkan siswanya.
Dampak lainnya, Indonesia kembali kehilangan paru-paru dunia. “Kalau sudah terbakar seperti ini membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun lagi untuk dapat direstorasi,” ungkap Hijrah.
Melihat situasi yang semakin kritis, Hijrah mendesak pemerintah untuk segera mengeksekusi langkah mitigasi darurat tanpa kompromi. Langkah mitigasi yang dimaksud meliputi pengerahan armada air pada titik-titik rawan gambut untuk mencegah api menjalar ke bawah tanah.
Baca juga:
Kebakaran Meluas, Wisata Gunung Bromo Ditutup Total
Kemudian, memperluas jangkauan layanan kesehatan gratis hingga ke pelosok daerah yang paling terisolasi asap. Penegakan hukum juga menurutnya wajib dilakukan.
Pemerintah juga didesak mengaudit ketat korporasi yang terbukti menyalahi aturan pembakaran lahan. Selain itu, ia meminta pemerintah segera lakukan translokasi satwa endemik seperti orang utan dan gajah ke habitat konservasi yang aman dengan melibatkan BKSDA.
“Pemerintah dan masyarakat perlu benar-benar saling menjaga kelestarian hutan. Pada akhirnya, hutan ini harus diwariskan kepada generasi mendatang, bukan sekadar dieksploitasi hari ini,” pungkasnya.
