jatimnow.com - Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur Syukron Dosi meminta Muktamar ke-35 NU berlangsung transparan dan bebas dari politik transaksional. Ia mendorong lahirnya kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki integritas, berakar pada tradisi pesantren, serta memperkuat otoritas ulama.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Forum tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi NU untuk menata arah organisasi memasuki fase baru perjalanan abad kedua.
Syukron meminta seluruh pengurus dan warga Nahdliyin ikut mengawal proses Muktamar agar berjalan jujur, bermartabat, dan tidak dipengaruhi transaksi kepentingan.
Menurut dia, potensi praktik money politics atau risywah perlu menjadi perhatian serius dalam kontestasi kepemimpinan. Politik uang, kata Syukron, bukan hanya persoalan etika, tetapi dapat menggeser orientasi kepemimpinan NU dari pengabdian menjadi transaksi kepentingan.
"Semua pihak harus kompak mengawal Muktamar. Jangan sampai proses pemilihan kepemimpinan NU terjebak dalam politik transaksional. Ini bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi menyangkut masa depan dan martabat organisasi ulama yang terbesar di negeri ini," ujar Syukron, yang pernah menjadi sekretaris PW GP Ansor Jatim periode 2013–2017.
Syukron mendorong pengurus dan warga NU tidak pasif menghadapi dinamika menjelang Muktamar. Ia menilai pengawasan perlu dilakukan secara aktif dan proporsional terhadap komunikasi, pertemuan, konsolidasi, serta manuver yang berpotensi menjadi ruang transaksi kepentingan.
Pengawasan, menurut dia, tidak hanya menyasar kandidat, tetapi juga dinamika di tingkat PWNU, PCNU, serta jejaring yang berada di sekitar masing-masing calon.
"Percakapan, pertemuan, konsolidasi, maupun manuver politik menjelang Muktamar perlu menjadi perhatian dan pengawasan bersama. Bukan untuk melakukan prasangka, tetapi memastikan seluruh proses berjalan transparan, bermartabat, dan tidak dikendalikan oleh kepentingan transaksional. Bila ada temuan, ayo laporkan bersama-sama," tegasnya.
Syukron juga menilai pengawasan eksternal dan internal organisasi dibutuhkan agar peserta Muktamar dapat menentukan pilihan berdasarkan kapasitas, integritas, rekam jejak, serta visi kandidat.
Ia menyebut keterlibatan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bersama mekanisme pengawasan internal NU, dapat menjadi bagian dari upaya mencegah praktik yang mencederai proses organisasi.
Syukron mengingatkan dinamika perebutan kepemimpinan NU memiliki catatan sejarah. Pada Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 2015, proses pemilihan sempat diwarnai polemik mengenai tata tertib, termasuk penerapan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).
Dinamika ketika itu juga memunculkan sorotan mengenai dugaan intervensi dan politik uang dalam upaya memengaruhi suara peserta. Bagi Syukron, pengalaman tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali membayangi Muktamar ke-35.
Baca juga:
Menyingkap Isyarat Langit di Balik Jalan Sunyi Sang Pewaris Ampel Denta
"Sejarah harus menjadi pelajaran. Jangan sampai Muktamar kembali dibayangi oleh persoalan tata tertib, intervensi, kartel dagang suara atau dugaan politik uang. Kita harus memastikan Muktamar kali ini menjadi forum yang benar-benar mencerminkan kedaulatan ulama dan warga NU," katanya.
Ia menilai pengalaman masa lalu tidak semestinya menjadi alasan untuk saling mencurigai. Sebaliknya, catatan sejarah perlu digunakan untuk membangun mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Syukron, Muktamar NU juga memiliki makna simbolis karena digelar di kampung halaman KH Wahab Chasbullah, salah satu tokoh penting dalam sejarah pergerakan NU. Karena itu, forum tersebut dinilai dapat menjadi titik awal perjalanan baru NU di abad kedua.
Syukron juga menyerukan agar Muktamar menempatkan kembali ulama sebagai poros moral dalam kehidupan jam'iyah. Ia menilai kepemimpinan NU tidak cukup ditentukan oleh kekuatan jaringan politik, kemampuan menghimpun dukungan, atau besarnya sumber daya.
Kepemimpinan PBNU, kata dia, perlu memiliki legitimasi moral dan keilmuan serta menjaga independensi organisasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah ulama dan memperkuat otoritas lembaga Syuriyah sebagai penjaga nilai, arah, dan moral organisasi.
Baca juga:
Gus Ipang: Pesantren Harus Jadi Mesin SDM Unggul NU
"NU dibangun oleh para ulama dan pesantren. Karena itu, marwah ulama harus dikembalikan ke tempat yang semestinya. Muktamar jangan hanya menjadi arena pergantian struktur kepengurusan, tetapi harus menjadi momentum untuk meneguhkan kembali arah perjuangan NU," ujarnya.
Syukron menegaskan upaya mencegah politik transaksional merupakan tanggung jawab bersama. Kandidat, peserta Muktamar, pengurus, dan warga NU memiliki peran untuk menjaga proses tetap bersih, sejuk, serta bermartabat.
"Yang kita perjuangkan bukan sekadar pergantian nama di pucuk pimpinan PBNU. Yang jauh lebih penting adalah memastikan NU tetap menjadi rumah besar para ulama dan pesantren, serta payung teduh warga dan bangsa Indonesia. Karena itu, seluruh proses Muktamar harus dijauhkan dari praktik risywah dan kepentingan transaksional," kata Syukron.
Ia berharap Muktamar Jombang tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi organisasi. Penguatan pendidikan pesantren, transformasi kelembagaan, sinergi lintas generasi, serta kemampuan menjawab tantangan zaman dinilai perlu menjadi bagian dari agenda NU ke depan.
Syukron juga mengajak seluruh elemen NU menjaga persatuan dan menghindari penyebaran kebencian maupun fitnah di tengah perbedaan pilihan. Menurut dia, penguatan basis Aswaja dan otoritas ulama perlu tetap menjadi fondasi perjalanan NU memasuki abad keduanya.
URL : https://jatimnow.com/baca-86750-tokoh-muda-nu-jatim-dorong-muktamar-ke35-bebas-politik-transaksional
