Pixel Code jatimnow.com

Dorong Ekonomi Daerah, BI dan Pemerintah Genjot Opsi Pembiayaan Kreatif di Luar APBD

Editor : Dadang Kurnia  
Kepala KPw BI Jatim, Ibrahim. (Foto: Humas BI Jatim for jatimnow.com)
Kepala KPw BI Jatim, Ibrahim. (Foto: Humas BI Jatim for jatimnow.com)

jatimnow.com – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah se-Jawa sepakat untuk memperkuat sinergi guna mempercepat realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kesepakatan strategis ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa Tahun 2026 yang diselenggarakan di Surabaya pada 11 Agustus 2026.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Java Regional Economic Forum (JREF) 2026. Fokus utama pertemuan ini adalah mencari sekaligus memperluas alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah diversifikasi ini dinilai krusial mengingat tingginya kebutuhan investasi daerah yang saat ini berhadapan langsung dengan tantangan dinamika ruang fiskal dan fluktuasi Transfer ke Daerah.

Untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan skema pembiayaan kreatif (creative financing). Beberapa opsi pembiayaan di luar APBD yang didorong antara lain meliputi pinjaman daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan obligasi dan sukuk daerah, optimalisasi barang milik daerah, dan skema bauran pembiayaan (blended finance).

Terkait wacana ini, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menekankan bahwa penerapan pembiayaan kreatif harus diiringi dengan kehati-hatian, kesinambungan fiskal, serta kesiapan regulasi daerah.

“Perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan regulasi, dan kelembagaan,” kata Agus dalam rakor tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kemenkeu, Adriyanto, menyoroti pentingnya optimalisasi instrumen ini dengan tetap memantau kapasitas dan keberlanjutan keuangan pemda.

Di sisi lain, Direktur Bappenas, Novie Andriani, mengungkapkan bahwa tantangan utama implementasi pembiayaan kreatif saat ini terletak pada belum optimalnya kesiapan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat daerah.

Penguatan sektor investasi dinilai sangat penting mengingat kontribusinya yang sangat masif, yakni mencapai 29,68% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa.

Kepala BI Jatim, Ibrahim mengatakan, forum ini menjadi ruang koordinasi pusat dan daerah untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan, kesiapan proyek investasi, dan alternatif sumber pembiayaan.

“Perekonomian Jawa tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” ujar Ibrahim.

Ketahanan perekonomian Jawa terbukti tetap solid di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa mampu tumbuh impresif di angka 5,65% secara tahunan (yoy), melampaui capaian keseluruhan tahun 2025 yang berada di level 5,30%. BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Jawa sepanjang tahun 2026 akan tetap kuat di kisaran 4,9% hingga 5,7%.

Guna mempertahankan momentum positif tersebut, Rakor ini merumuskan tiga arah penguatan utama. Di antaranya memperkuat kesamaan pemahaman mengenai potensi, tata kelola, dan prinsip kehati-hatian dalam memanfaatkan opsi pembiayaan kreatif.

Kemudian, memperkuat identifikasi dan penyiapan proyek investasi di wilayah Jawa agar berstatus bankable atau layak ditawarkan kepada investor serta lembaga pembiayaan. Terakhir, memperkuat ekosistem implementasi pembiayaan kreatif, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, maupun koordinasi antarlembaga.

Melalui sinergi antarlembaga ini, BI berharap pipeline proyek potensial di daerah dapat segera bertransformasi menjadi realisasi investasi konkret yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah.