jatimnow.com - BNI memperkuat tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memastikan pembiayaan pemerintah benar-benar diterima pelaku usaha yang berhak. Penguatan dilakukan di seluruh tahapan, mulai analisis kredit, verifikasi calon debitur, pencairan, pemantauan penggunaan dana, hingga audit berkala.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas penyaluran KUR sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pembiayaan.
"BNI terus memperkuat tata kelola penyaluran KUR agar pembiayaan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang berhak. Penguatan dilakukan sejak tahap analisis kredit, verifikasi, pencairan, pemantauan penggunaan dana, hingga evaluasi kualitas kredit," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Salah satu perubahan yang diterapkan adalah analisis kredit dilakukan langsung kepada petani melalui pertemuan tatap muka tanpa melibatkan collection agent (CA). Cara tersebut memungkinkan bank memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi usaha, kebutuhan modal, kemampuan membayar, serta rencana penggunaan dana calon debitur.
Selain itu, BNI mengembangkan pola pembiayaan berbasis ekosistem dengan menggandeng perusahaan inti yang juga menjadi nasabah korporasi BNI. Perusahaan tersebut berperan sebagai offtaker sekaligus memberikan pendampingan usaha, membantu penyerapan hasil panen, dan ikut memantau pelaksanaan kredit.
"Pendekatan berbasis ekosistem memungkinkan adanya pendampingan, pemantauan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi petani. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha debitur," kata Okki.
Untuk memperkuat pengawasan, BNI juga membatasi radius penyaluran KUR sehingga proses Know Your Customer (KYC), verifikasi usaha, pemantauan lahan, hingga pengawasan setelah pencairan dapat dilakukan lebih efektif oleh unit kerja terkait.
Di sisi teknologi, seluruh proses kredit didukung sistem digital yang memungkinkan pemantauan data debitur secara lebih rinci. Informasi mengenai identitas petani, lokasi lahan, tahapan budidaya, perkembangan usaha, hingga penggunaan dana kredit dapat dipantau secara berkala.
Baca juga:
KUR Jember Bermasalah, Pengamat Minta OJK Perketat Pengawasan CA
"Digitalisasi proses kredit memungkinkan BNI memonitor data petani, lokasi lahan, tahapan budidaya, hingga penggunaan kredit secara lebih terukur. Monitoring dan audit juga dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas kredit," ujarnya.
BNI melengkapi sistem tersebut dengan monitoring rutin untuk memastikan dana dimanfaatkan sesuai tujuan pembiayaan dan kualitas kredit tetap terjaga. Audit juga dilakukan secara berkala sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi penyimpangan sekaligus memperkuat akuntabilitas proses penyaluran kredit.
Terkait dugaan penyimpangan penyaluran KUR di Jember, Okki menegaskan proses hukum yang berlangsung berawal dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum setelah perseroan menemukan indikasi pelanggaran dalam pengajuan maupun penyaluran kredit.
"Kasus KUR Jember berawal dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum. BNI menghormati proses hukum yang berjalan dan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan," katanya.
Baca juga:
BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Sidoarjo Perkuat Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan & Debitur
BNI juga menegaskan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk fraud. Baik pihak internal maupun eksternal yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum dan aturan perusahaan.
Menurut Okki, tindakan individu yang melanggar tidak mencerminkan kebijakan perusahaan. BNI memastikan penyaluran KUR tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta ketentuan yang berlaku.
Sebagai bank penyalur KUR, BNI menyatakan akan terus memperkuat sistem pembiayaan produktif melalui analisis langsung kepada petani, pembiayaan berbasis ekosistem, digitalisasi, monitoring, dan audit agar penyaluran kredit semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
URL : https://jatimnow.com/baca-85928-bni-terapkan-pengawasan-berlapis-untuk-penyaluran-kur